Peran Ketua Paguyuban Dibalik Peredaran Rokok Ilegal Es Mild di Madura, Bea Cukai Dinilai Mandul

Pamekasan, Transatu – Peredaran rokok ilegal di Madura kembali menjadi tanda tanya besar, kali ini terkait merek “Es Mild” yang disebut-sebut terhubung dengan nama besar H. Sofwan Wahyudi, atau H. Udik, pemilik DRT The Big Family sekaligus Ketua Paguyuban Pengusaha Rokok (PR) Sumenep.

Hasil penelusuran Transatu selama sepekan terakhir menemukan pola distribusi yang terbilang rapi.

Rokok tanpa pita cukai ini tidak hanya dijual di warung kecil pelosok, tetapi juga ditemukan di toko eceran di kawasan strategis, mulai dari Bangkalan hingga Sumenep. Semua dengan harga yang konsisten lebih rendah dibandingkan rokok legal.

Menariknya, beberapa sumber di lapangan mengaku stok “Es Mild” datang secara rutin setiap minggu, dibawa kendaraan tanpa identitas usaha, dan langsung disalurkan ke pengecer tanpa melalui gudang terbuka. Hal ini menyulitkan pelacakan resmi oleh aparat.

Firmansyah, pemerhati kebijakan publik di Madura, menilai kasus ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan preseden buruk bagi dunia usaha lokal.

“Ketua paguyuban itu punya peran moral. Kalau dia sendiri yang melanggar, bagaimana kita mau bicara soal pembenahan industri rokok di Madura?” ujarnya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, peredaran barang kena cukai tanpa pita resmi dapat berujung hukuman penjara hingga lima tahun dan denda maksimal sepuluh kali nilai cukai.

Namun, kasus-kasus serupa di Madura seringkali menguap tanpa proses hukum tuntas, memunculkan dugaan adanya “pagar makan tanaman” di balik lemahnya penegakan aturan.

Hingga berita ini diturunkan, H. Sofwan Wahyudi belum memberikan klarifikasi. Aparat penegak hukum sendiri belum mengumumkan langkah resmi terkait temuan peredaran “Es Mild” ini.

Penelusuran lebih lanjut mengindikasikan bahwa jejaring distribusi rokok ilegal di Madura memiliki keterhubungan lintas kabupaten dan melibatkan peran tokoh berpengaruh.

Jika benar demikian, penanganannya akan membutuhkan keberanian politik dan komitmen hukum yang lebih dari sekadar razia formalitas.