Tidak hanya disitu saja, Baihaki Akbar yang kini tengah mendapatkan undangan resmi dari Mabes Polri untuk menjadi narasumber tentang pembentukan satuan tugas khusus pencegahan tindak pidana korupsi pada 10 Mei mendatang, akan membawa persoalan ini untuk sebagai makalah nantinya.
“Pas sekali, saya dipercaya oleh pihak kepolisian untuk menjadi narasumber dalam acara nantinya, kenapa saya akan bawa persoalan yang terjadi di pasar Larangan Sidoarjo, mengingat bahwasanya pedagang pancakan ini sudah membayar retribusi melalui bank Jatim atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo, namun pihak dinas tidak mengeluarkan bukti pembayaran, lantas kemana uang ini,” imbuhnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam hal ini, Baihaki Akbar juga menyinggung kinerja DPRD Kabupaten Sidoarjo, jika memang tercium dan terendus rencana politik akan memindahkan pedagang pancakan sebelah timur, dirinya tidak akan segan membuka perkara ini ke Mabes Polri.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepala bidang pasar juga menyampaikan bahwa dirinya sudah mempersiapkan lahan yang layak untuk relokasi, tapi pada faktanya lokasi yang di sediakan sangat tidak layak karna berdiri di atas Got/aliran air, dan ini membuktikan apa yang di sampaikan oleh kepala bidang pasar tersebut tidak bisa dijadikan dasar oleh DPRD kabupaten Sidoarjo.
