Meski demikian, Jenderal Suyudi menegaskan, penertiban tidak akan menyasar perusahaan maupun pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara legal dan memiliki dasar hukum yang sah.

 

"Namun untuk perusahaan, usaha yang legal itu harus kita kawal. Iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung," katanya.

 

Ia menambahkan, praktik usaha yang tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi merugikan negara harus ditindak tegas. Polri, lanjutnya, berkomitmen mendukung pemerintah dalam menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara ilegal.

 

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyebut Polri sebagai salah satu tulang punggung Presiden dalam menuntaskan agenda pengembalian aset dan sumber daya bangsa yang selama ini dikelola secara ilegal.

 

Syahganda berharap upaya tersebut dapat mempercepat pengembalian manfaat kekayaan negara kepada masyarakat. Namun, penertiban tetap harus memperhatikan hak hukum pihak-pihak yang menjalankan usaha secara sah.