Hal itu disampaikan dalam sambutan penutupan acara Sosialisasi Pelaksanaan Training of Trainers (ToT) dan Bimbingan Teknis serta Launching Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri (P2-PDN) Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT-Kespro) di BPSDM Kemendagri, Kamis (13/2/2025) secara hybrid.
Restuardy Daud menjelaskan bahwa sejak 2016, Pemerintah RI bersama UNFPA telah menginisiasi program perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi. Program ini telah diuji coba di 3 kabupaten pada periode 2016–2020 dan diperluas ke 5 kabupaten tambahan pada periode 2021–2025.
Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa perencanaan program kesehatan reproduksi di daerah masih belum optimal.
Beberapa tantangan yang diidentifikasi antara lain kurangnya prioritas terhadap program ini serta lemahnya koordinasi lintas sektor.
"Dalam konteks perencanaan program kespro, kami menilai daerah masih menghadapi tantangan, baik dari segi prioritas maupun koordinasi antar sektor. Program ini perlu melibatkan lebih banyak aktor pembangunan agar dapat berjalan lebih efektif,"tegasnya.
