TEBO- Konflik sengketa lahan antara PT Tebo Indah (PT TII) dan masyarakat terus bergulir tanpa kepastian jelas mulai dari mediasi, rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Tebo hingga Sidak ke lokasi perkebunan warga yang bermitra dengan perusahaan yang terdampak hak guna usaha (HGU) menimbulkan dampak sosial.
Menanggapi semua itu Hafizan Romy Faisal seorang warga yang terdampak HGU PT TI menyatakan kritikan kerasnya pasca rekomendasi diterbitkan oleh DPRD Tebo yang menurutnya tidak di dasarkan pada kajian akademik dan laporan sebelumnya disampaikan oleh masyarakat saat RDP lalu.
Romi bilang lain yang di laporkan, lain pula rekomendasi di keluarkan,”tegasnya Selasa, 21 Oktober 2025.
Dia menilai DPRD kurang objektif dalam menindaklanjuti temuan di lapangan, bahwa hasil Sidak beberapa minggu lalu terdapat beberapa pelanggaran dilakukan oleh perusahaan, indikasi perusakan lingkungan dan pelanggaran pidana dan warga sekitar tidak mendapatkan hak-haknya seperti bantuan sosial dan program bedah rumah.
Selain itu kata Romi, pelanggaran hukum terkait kemitraan wanprestasi, kerusakan lingkungan dan hak azasi manusia, ini sebagai bentuk kebijakan yang salah dan tidak berpihak kepada masyarakat karna tidak mengacu pada dasar hukum yang berlaku.
” Yang tak kalah pentingnya peran DPRD dalam menegakan keadilan, Ia meminta agar legislatif segera membuat kebijakan tegas dan merekomendasikan penyetopan sementara aktivitas PT TI di area yang bermasalah dengan melibatkan pakar hukum, aparat penegak hukum serta dinas perkebunan untuk duduk bersama melakukan kajian menyeluruh sebelum mengeluarkan rekomendasi final.
DPRD berwenang menggunakan haknya merekomendasikan penyetopan aktifitas PT TI sebab ada yang di rugikan akibat kegiatannya selama ini, jangan malah menyerah begitu saja sama Pemda. DPRD punya power untuk melakukan penekanan berdasarkan ketentuan dan kewenangannya,”kata Romi.
Bentuk kekecewaan lambannya penyelesaian masalah ini dan pekan depan Romy bersama masyarakat mengancam bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPRD dan kantor Bupati Tebo.
Mereka menuntut ketegasan wakil rakyat dalam menyikapi persoalan yang sudah lama menggantung dan menuntut keadilan bagi petani mitra dan masyarakat terdampak langsung oleh kegiatan PT TI,”tandas Romi. (*)
