Menurutnya, DPRD akan menelaah secara menyeluruh struktur keuangan daerah untuk memastikan bahwa kebijakan baru tersebut tidak mengorbankan sektor pembangunan dan pelayanan publik. Fokus utama pembahasan mencakup proyek infrastruktur, dana desa, serta program pengentasan kemiskinan.
“Kami akan lihat, apakah APBD 2026 ini benar-benar memihak kepada rakyat atau belum. Jangan sampai program bergizi justru membuat pembangunan daerah menjadi ‘kurang gizi’,” sindirnya.
Dalam waktu 30 hari ke depan, DPRD Pamekasan akan melakukan pembahasan mendalam terhadap komposisi belanja publik dan belanja pegawai. Dewan juga berencana melibatkan konsultan independen untuk menilai apakah kebijakan anggaran 2026 benar-benar berpihak pada masyarakat kecil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
