“yang berhak menghitung dan menilai kerugian Negara itu BPK, bukan pemprov, ada apa ini kok pemprov buru buru umumkan kerugian telah berkurang sekian sementara BPK masih proses penghitungan,” ujarnya.
Pria yang juga pengusul Pansus Bank Jatim ini juga menilai pansus harus segera digelar, karena dia menilai tidak mungkin kasus sebesar ini hanya dilakukan oleh setingkat pegawai kelas bawah apalagi terjadi di bank cabang, dia menduga ada elit yang juga terlibat namun berusaha ditutupi dan mengorbankan karyawan dibawah.
Baca Juga : Angka Kemiskinan Masih Tinggi di Kepulauan, Nur Faizin Minta Atensi Gubernur Soal Madura
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
Follow WhatsApp Channel transatu.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
