Oleh: Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S (Pakar Ekonomi dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi)
&
Dr. Rosmeli, S.E., M.E (Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Jambi)
Provinsi Jambi sejak lama dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian. Masyarakat mengenalnya sebagai daerah agraris dengan sumber daya yang melimpah di berbagai wilayah. Namun demikian, sistem pangan di Jambi hingga kini belum sepenuhnya mencapai kemandirian. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rasio produksi terhadap kebutuhan pangan di Jambi berada pada angka 59,9 persen dalam beberapa tahun terakhir. Angka ini menunjukkan bahwa Jambi masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
Di tingkat lokal, pemerintah daerah masih mengandalkan produksi padi sebagai sumber pangan utama. BPS Provinsi Jambi mencatat produksi padi mencapai 281 ribu ton gabah kering giling pada tahun 2024. Produksi tersebut ditopang oleh pengelolaan lahan seluas lebih dari 61 ribu hektare oleh para petani. Selain padi, komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, kopi, serta hortikultura juga berkembang di berbagai kabupaten. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara struktural, Jambi memiliki kapasitas produksi pertanian yang cukup kuat.
Namun demikian, sistem pangan Jambi masih menghadapi persoalan mendasar, terutama pada aspek distribusi dan efisiensi. Dinas Pertanian mencatat keterbatasan teknologi serta kualitas sumber daya manusia sebagai hambatan utama dalam peningkatan produktivitas. BPS juga melaporkan bahwa sekitar 12 hingga 15 persen hasil panen hortikultura terbuang setiap tahun akibat kendala distribusi. Fakta ini menunjukkan adanya inefisiensi dalam rantai pasok pangan di daerah. Dampaknya, masyarakat belum sepenuhnya memperoleh akses pangan secara merata dan tepat waktu di seluruh wilayah.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjelaskan bahwa ketahanan pangan bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup di setiap wilayah. Kedua, akses masyarakat secara ekonomi dan fisik terhadap pangan yang tersedia. Ketiga, kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan pangan secara tepat guna memenuhi kebutuhan gizi. Dalam kerangka ini, Jambi masih menghadapi tantangan, terutama pada aspek keterjangkauan dan distribusi yang belum optimal.
Di sisi lain, pemerintah pusat mencatat adanya tekanan eksternal terhadap sistem pangan nasional dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Pertanian melaporkan bahwa lonjakan impor pangan turut menekan harga komoditas lokal di pasar domestik. Kondisi ini berdampak pada penurunan pendapatan petani dalam jangka pendek di berbagai daerah. Dalam jangka panjang, situasi tersebut berpotensi melemahkan struktur produksi pangan lokal. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pangan guna mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Secara geografis, Provinsi Jambi memiliki posisi strategis di Pulau Sumatera dalam konteks distribusi regional. Letaknya berada di jalur penghubung antarprovinsi yang mengaitkan wilayah barat dan timur. Pemerintah pusat melalui pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera berupaya meningkatkan konektivitas antarwilayah. Kementerian PUPR menegaskan bahwa pembangunan ini bertujuan menekan biaya logistik sekaligus mempercepat distribusi barang. Dalam konteks ini, Jambi memiliki peluang besar untuk berperan sebagai pusat distribusi pangan di Sumatera.
Di tingkat regional, setiap provinsi di Sumatera memiliki keunggulan masing-masing dalam sistem pangan. Sumatera Barat mencatat indeks ketahanan pangan yang tinggi menurut Bapanas. Lampung dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional dalam berbagai laporan pemerintah. Sementara itu, Sumatera Selatan memiliki basis produksi pangan yang luas dan berkelanjutan. Dalam lanskap ini, Jambi dapat memperkuat perannya sebagai penghubung antarwilayah melalui sinergi regional yang terencana.
Pemerintah daerah dapat mendorong kerja sama produksi dengan provinsi lain di Sumatera secara lebih sistematis. Integrasi sistem distribusi antara wilayah surplus dan defisit pangan perlu diperkuat. Selain itu, pengembangan industri pengolahan berbasis bahan baku lokal dapat meningkatkan nilai tambah komoditas. Perguruan tinggi juga memiliki peran penting dalam memperkuat riset dan inovasi melalui kolaborasi lintas daerah. Sinergi tersebut berpotensi memperkokoh stabilitas pangan regional secara menyeluruh.
Upaya peningkatan produktivitas pertanian juga perlu ditempuh melalui pemanfaatan teknologi modern. Kementerian Pertanian mendorong penggunaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi di tingkat petani. Inovasi seperti mekanisasi, digitalisasi, dan pertanian presisi perlu diadopsi secara lebih luas. Di sisi lain, penguatan kelembagaan petani melalui koperasi modern yang profesional menjadi penting. Koperasi dapat menjembatani hubungan petani dengan industri dan pasar secara lebih efektif dalam rantai nilai.
Selain itu, hilirisasi industri pangan perlu terus didorong secara terencana. Industri pengolahan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas lokal dalam jangka panjang. Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya hilirisasi untuk memperkuat struktur ekonomi daerah. Produk olahan juga memiliki daya simpan lebih lama dibandingkan bahan mentah, sehingga mendukung stabilitas distribusi pangan. Kondisi ini akan berkontribusi pada ketahanan pasokan pangan yang berkelanjutan.
Kebijakan pangan juga perlu diintegrasikan dengan kebijakan kesejahteraan masyarakat. BPS mencatat bahwa daya beli masyarakat menjadi faktor kunci dalam akses terhadap pangan. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan melalui penciptaan lapangan kerja di sektor riil menjadi sangat penting. Kebijakan sosial yang tepat sasaran akan memperluas akses pangan secara merata dan berkeadilan. Dengan demikian, ketahanan pangan dapat terwujud secara inklusif.
Pada akhirnya, Provinsi Jambi memiliki peluang besar untuk tampil sebagai kekuatan strategis di Sumatera dalam bidang pangan. Dukungan sumber daya yang melimpah serta posisi geografis yang menguntungkan menjadi modal utama. Momentum pembangunan infrastruktur perlu dimanfaatkan secara optimal dalam kebijakan daerah. Sinergi antarprovinsi juga harus terus diperkuat untuk membangun sistem pangan yang terintegrasi dan efisien. Dengan langkah yang konsisten, Jambi berpeluang bertransformasi dari daerah yang bergantung menjadi daerah yang menentukan arah ketahanan pangan regional terutama di Sumatera. Semoga!
