TRANSATU.ID, PAMEKASAN – Pengembalian uang Rp50 juta oleh RJ dalam kasus dugaan pencatutan nama Bupati Pamekasan dengan iming-iming jabatan camat Pademawu dinilai tidak serta-merta mengakhiri persoalan.
 

Selain menyisakan dugaan tindak pidana, kasus ini juga berpotensi mempertaruhkan integritas birokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

 

Akademisi hukum, Imam S Arifin, S.H., M.H., menegaskan bahwa pengembalian uang tidak menghapus dugaan pidana. Sebaliknya, peristiwa tersebut menjadi fakta penting yang harus didalami untuk mengungkap dugaan penipuan yang mencatut nama kepala daerah.
 

“Uang yang dikembalikan tidak bisa menghapus dugaan pidananya. Justru, peristiwa pengembalian itu menjadi fakta penting yang patut didalami untuk mengungkap kebenaran dugaan penipuan dengan mencatut nama bupati,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
 

Dosen muda tersebut juga mendesak Pemkab Pamekasan mengambil sikap tegas. Pemerintah daerah tidak boleh terkesan melindungi pihak yang bersangkutan. Sebab, persoalan ini bukan hanya menyangkut dugaan penipuan, tetapi juga menyentuh integritas birokrasi.

 

“Jika Pemkab Pamekasan tidak mengambil sikap tegas, wajar apabila publik mulai mempertanyakan sikap pemerintah. Jangan sampai muncul kecurigaan bahwa ada pihak yang justru melindungi atau terlibat dalam persoalan ini,” tegasnya.

 

Imam juga meminta masyarakat yang merasa menjadi korban dengan modus serupa agar berani bersuara. Pengungkapan korban lain dinilai penting untuk membuka persoalan secara menyeluruh sekaligus memperjuangkan hak-hak mereka.