1. Transparansi jumlah pita cukai yang ditebus dua PR tersebut.

2. Proses hukum atas dugaan transaksi ilegal pita cukai.

Baca Juga:Gara-Gara Buat Pemberitaan Dua Alat Polsek Jangkat, Polisi Selidiki Dua Wartawan Satu Saksi

3. Pemblokiran izin operasional jika terbukti menyalahgunakan pita cukai

4. Tindakan tegas Satgas Bea Cukai atas dugaan permainan cukai yang merugikan negara.

5. Penerapan sanksi sesuai aturan perundang-undangan.

6. Pemeriksaan aset pemilik PR dan pihak terlibat.

Baca Juga:Diperiksa KPK, Munaji Tiga Periode Jadi Anggota DPRD Pamekasan Ternyata Punya Harta Rp2,57 Miliar

Idris menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk kontrol publik agar aparat negara bertindak sesuai mandat dan menjaga pendapatan negara dari sektor cukai.