Mendengar perjuangan kawan – kawan DPRD ke Jakarta bersama staf dan berapa honorer ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan BKN.
Perjalanan staf bersama berapa anggota dewan itu mengunakan mobil jalur darat demi memperjuangkan honorer masuk Database ke PANRB dan BKN.
Para staf pun juga nampak kesulitan karena waktu berangkat ke jakarta harus bermodal uang dikantor 150 ribu rupiah lagi.
Namun beruntung saat itu mereka bersama Pimpinan DPRD Merangin, selamat lah para staf dari kecemasan untuk tidak dapat makan.
Seperti diungkapkan salah satu staf DPR bagian pendataan Database, beruntung ada pak Waka II Fahmi kader Gerindra yang nyelamat kami.
Waka II Fahmi bilang setelah mendengar keluhan berapa staf, dirinya menjamin keselamatan untuk masalah makan berapa staf DPR yang memperjuangkan honorer masuk Database.
“Alhamdulillah untung ada Waka II Fahmi kader Gerindra perjuangkan makan minum kami tenang lah kami staff ini kalau dak berlapar lah kami, soalnya mobil ada untuk balik pergi,” ungkap staff DPR kepada awak mendengar curhatan mereka.
Perjuangkan DPRD itu juga sempat masalah gaji honorer 7 bulan tidak dibayar pemerintah Merangin, seperti penjelasan Waka I Herma Efendi saat dikonfirmasi pasca Kunjungan DPRD Merangin bersama nakes tenaga teknis guru berapa hari lalu kementerian Kemenpan BKN untuk segera membayar Gaji Honorer.
Hal itu disampaikan pimpinan DPRD Herman Effendi saat dikonfirmasi Awak media di gedung Rakyat itu.
Menjelaskan sepulang dari jakarta surat kiriman dari dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) belum sampai di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
“DPRD Maret ke jakarta sengaja kita dampingi honorer kita,Kami dilayani kementerian masalah 7 bulan tidak gajian honorer sudah kita sampaikan ke Kemenpan BKN,” ungkap Herman Effendi.
“Selama ini surat BKPSDMD dipastikan tidak sampai,” tegas Waka 1 Herman Effendi.
Kita sudah Telusuri kita tidak ditemukan
Maka dari itu staf kementrian melayani kunjungan kami artinya keluhannya SK 2025,
Gaji adik ini harus dibayar yang ada di rekening OPD terkait.
“Gaji adik honorer ini harus dibayar yang ada di rekening OPD terkait, Kita juga tidak mau membuat narasi berlebihan,” tambah Herman Effendi.
Surat pemerintah ini tidak ada, Cerita ini gaji ada SK ada kami di inginkan BKPSDMD kepada pemerintah membayar gaji adik honorer.
“Sebagai wakil rakyat saran ke Pemkab gaji honorer di atas 2 tahun ini kita berbuat baik, semua pembayaran itu tergantung pak bupati dan pemerintah daerah,”tutupnya.
