Malang, Transatu – Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sejumlah akademisi dan aktivis menyoroti beratnya beban ekonomi, lambatnya gerak birokrasi, hingga lemahnya pengawasan kebijakan publik. Hal itu mengemuka dalam Diskusi Publik Refleksi Menuju 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang digelar oleh Ruang Nalar dan BEM Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Kampung Mahasiswa, Dau, Kabupaten Malang, Jumat (16/10/2026) malam.
Dosen Fakultas Vokasi UMM, Venus Kusumawardana, menyebut utang Indonesia kini mencapai hampir sekitar Rp11.000 triliun, dengan sekitar Rp8.000 triliun di antaranya merupakan warisan yang diterima Presiden Prabowo saat dilantik pada bulan Oktober tahun 2024.
"Setiap tahun Prabowo harus membayar bunga plus pokok utang, padahal beliau punya program yang biayanya besar," ujarnya.
Venus membandingkan arah kebijakan ekonomi tiga presiden terakhir. Menurutnya, Susilo Bambang Yudhoyono menitikberatkan penguatan makro fundamental, sedangkan Joko Widodo fokus membangun infrastruktur untuk memangkas rute dan biaya. Sementara Prabowo, kata dia, memilih menjalankan program besar yang sebenarnya belum siap ditopang anggaran negara. Ia mencatat APBN tahun 2026sudah mengalami defisit hingga Rp319 triliun.
Ia juga menyinggung masih banyaknya kebocoran penerimaan negara, terutama di sektor pajak dan bea cukai. Selain itu, Venus mempertanyakan kemungkinan unsur politis di balik penurunan IHSG seiring hadirnya Danantara.
"Dulu hasil BUMN masuk ke pemerintah untuk menambal APBN. Sekarang masuknya ke Danantara," jelasnya.
