Lebih lanjut, ia mendesak Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, agar memberikan perhatian khusus terhadap Madura, khususnya wilayah kepulauan yang kerap terabaikan dalam kebijakan pembangunan.
“Kami tahu Ibu Khofifah punya komitmen terhadap pembangunan inklusif, tapi kami ingin itu tidak berhenti di atas kertas. Perlu ada afirmasi nyata bagi daerah penghasil seperti kepulauan Sumenep. Jangan biarkan masyarakat yang memberi, tapi tak pernah menikmati,” tambahnya.
PMII Sumenep juga mendesak pemerintah provinsi untuk mengalokasikan Dana Bagi Hasil Migas (DBH) secara lebih adil, memperkuat skema Participating Interest (PI) 10% untuk BUMD Sumenep, serta mengembangkan infrastruktur kesehatan di kepulauan, termasuk rumah sakit tipe D, puskesmas keliling laut, dan ambulans laut bersertifikasi medis.
“Kepulauan Sumenep bukan pinggiran Jawa Timur. Kami adalah bagian penting dari nadi ekonomi provinsi ini. Sudah waktunya pemerintah membuktikan kehadirannya secara nyata di tengah masyarakat kepulauan,” pungkas Ketua PC PMII Sumenep.
Narasi ini menjadi suara peringatan bahwa pembangunan tak boleh lagi bias daratan. Keadilan bagi masyarakat di wilayah penghasil migas harus hadir melalui kebijakan konkret, bukan sekadar seremoni.(*)
