“Audit keuangan sangat diperlukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana yang menyebabkan hak karyawan diabaikan selama bertahun-tahun,” tegasnya.
Karena, PT Sumekar merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor transportasi laut di Sumenep.
“Bila masalah ini dibiarkan, akan mencoreng nama baik pemerintah daerah dan menciptakan preseden buruk bagi BUMD lain,” imbuhnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pihaknya menegaskan pula bahwa, akan melakukan pemanggilan lagi terhadap direksi PT Sumekar Line untuk dimintai penjelasan terkait permasalan gaji karyawan dan ABK yang belum terbayarkan
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
Follow WhatsApp Channel transatu.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
