Jambi - Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menegaskan beberapa pesan kepada para OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Provinsi Jambi, diantaranya melakukan inovasi agar kinerja efektif-efisien, pro-aktif mencari sumber pembiayaan inovatif dan kolaborasi dengan pusat, serta mengubah mindset dari sekadar serapan anggaran tinggi menjadi kerja yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Jambi.
Pesan tersebut disampaikanya saat mengikuti rapat paripurna bersama dewan dengan agenda menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi Jambi Tahun 2027, bertempat di Ruang Utama Sidang Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, Senin (05/10/2026).
Gubernur Al Haris mengemukakan, RAPBD 2027 disusun berdasarkan kesepakatan KUA-PPAS secara realistis, kredibel dan berkelanjutan, di tengah keterbatasan fiskal dan mandatory spending. "Penyusunan RAPBD 2027 berpedoman pada tiga kebijakan utama, yaitu: 1. Pendapatan daerah untuk mendukung ruang gerak perekonomian. 2. Belanja yang berkualitas, produktif dan prioritas untuk ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan berkelanjutan. 3. Pembiayaan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko defisit. Pendapatan daerah ditargetkan Rp.3,95 Triliun, naik Rp.195,06 Miliar (5,19%) dari APBD Murni 2026.
Sedangkan PAD Rp.2,054 Triliun (51,97%), naik 5,62%. Penyumbang terbesar pajak daerah Rp.1,68 Triliun. Serta Transfer Pusat Rp.1,89 Triliun (47,97%), naik 5,08%. Lain-lain pendapatan sah Rp.1,92 Miliar, turun karena berakhirnya program hibah BioCF ISFL," ungkap Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menyampaikan, Belanja daerah direncanakan Rp.4,021 Triliun, terdiri dari Belanja Operasi Rp.2,87 Triliun (71,42%), Belanja Modal Rp.437,30 Miliar (10,87%), Belanja Tak Terduga Rp.31,73 Miliar dan Belanja Transfer Rp.680,15 Miliar. Defisit Rp.68,45 Miliar ditutup dari SiLPA 2026 sebesar Rp.68,60 Miliar.
