Bupati M. Syukur pun meminta agar perangkat desa dan jajaran kecamatan aktif mendata serta mensosialisasikan agar program tersebut tepat sasaran.
"Sering kali saya temukan di rumah sakit, ada warga kurang mampu yang belum terdaftar jaminan kesehatan. Akibatnya mereka kesulitan biaya obat dan perawatan. Padahal kalau sudah tercover Jamkesda, seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah," ujar Bupati M. Syukur dihadapan warga.
Ia juga menyentil jajaran pemerintah desa yang dinilai kurang proaktif dan tidak memperbarui (update) data warga miskin di wilayahnya.
"Kita sudah gelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk 18.000 warga kurang mampu agar kesehatannya terjamin.
Masalahnya, kadang data di desa tidak diperbarui. Saya minta aparat desa dan para camat, tolong ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat," tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati M. Syukur mengimbau warga yang merasa memenuhi kriteria kurang mampu untuk tidak segan melapor dan mendatangi aparat desa atau operator desa setempat agar bisa diusulkan masuk ke dalam program Jamkesda.
