"Saya berharap ke depan, dalam mengambil keputusan yang bisa menjawab itu, kalau bisa top manager-nya harus hadir. Kalau Humas-nya hadir silakan, tapi harus ada salah satu manajer. Jangan sekadar jawaban yang kita tidak tahu," tegasnya.
M. Syukur mengingatkan agar pihak korporasi tidak memandang remeh peran pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa menjaga stabilitas politik dan sosial di Merangin adalah tanggung jawabnya.
Jika kebijakan harga dari perusahaan memicu gejolak di tengah masyarakat, pemerintah daerah yang harus menanggung dampaknya.
"Tugas saya sebagai Bupati tentu juga mengamankan investasi yang Bapak-Bapak buat. Jangan seolah-olah nanti bilang 'kami enggak ada hubungannya dengan Bupati'. Jangan bilang enggak ada hubungan, Pak. Wilayah ini tanggung jawab saya. Mau ada izin atau tidak izin dari Kabupaten, wilayahnya tetap di Merangin," pungkas Bupati.
Bupati M. Syukur meminta para perwakilan yang hadir untuk menyampaikan pesan kepada jajaran manajemen mereka agar ke depan bisa saling menghormati.
