Transatu, Surabaya – Menyikapi Maraknya isu terkait tidak terlaksananya Penyaluran Dana Hibah Tahun Anggaran Perubahan 2022 dan Murni 2023 dikabarkan gagal total kerena disebabkan pemerintah terlambat mensosialisasikan kepada masyarakat.
Moh Yazid selaku Ketua Perkumpulan Lembaga Penelitian Dan Kebijakan Strategis (PLPKS) angkat bicara mengingat pagu anggaran yang seharusnya sudah dinikmati oleh warga jawa timur harus terbengkalai lantaran alasan yang tidak jelas.
Pihaknya mendesak bagaimana Pemprov lebih serius dalam mengelola anggaran negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tidak terealisasinya anggaran ini saya kira bukan hanya pada persoalan lambannya sosialisasi, dugaan kuat kami atas nama lembaga, ada hal besar yang menjadi polemik di internal petinggi di Pemerintah Jawa Timur, belum lagi persoalan pengembangan kasus OTT kemarin yang hingga saat ini masih dalam tahap pengembangan. Jangan-jangan tiga Petinggi ini sudah merasa bahwa akan terseret dalam kasus rentetan OTT kemarin, sehingga tidak mau kasus dua kali, karena yang pasti kalau sekarang juga menanda tangani semua pemberkasan dan diperjalanannya bermasalah lagi otomatis akan terseret lagi,” Kata Yazid yang akrab dipanggil Abuya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
