Kab. Tangerang, Transatu – Ahmad Suhud selaku Direktur Eksklusif LSM BP2A2N (Badan Pengawas Penyalahgunaan Aset dan Anggaran Negara) menilai munculnya kasus dugaan korupsi Dana Desa atau pencairan ganda APBDes 2024 di Kabupaten Tangerang, berdasarkan data kini semakin mengagetkan bahkan kerugian Negara diperkirakan mencapai sekitar Rp 6,7 miliar,” terangnya (17/02/2025)
“Ini kesannya lucu, Setelah kemarin 3 orang operator ketahuan dan ditetapkan oleh Kejari Tangerang, kini entah mengapa tiba – tiba para Kades dan operator Desa yang bermasalah ramai – ramai mengembalikan uang tersebut dengan nominal bervariatif, mulai dari nominal Puluhan Juta hingga Ratusan Juta rupiah,” jelas Ahmad Suhud.
Terus terang, saya sangat miris, perihatin dan menyayangkan atas kejadian “Bobolnya Dana Desa untuk bancakan tersebut,” ucapnya
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seharusnya hal tersebut sudah dapat terdeteksi sejak akhir Tahun 2024 hingga awal Januari 2025 saat kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Desa Triwulan IV.,” ungkap Ahmad Suhud
Adanya keterlibatan sejumlah Desa dalam kasus ini seharusnya tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab para Camat. Sebab jika merujuk pada Pasal 82 ayat (1) Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban Realisasi APBdes kepada Bupati melalui Camat pada setiap akhir tahun Anggaran,” jelasnya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
