Kota Bandar Lampung, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) secara resmi telah melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh kepala BPN kantor pertanahan (Kantah) Kota Bandar Lampung, Albert Muntarie, S.T, M.H ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung terkait dengan pencatatan blokir terhadap 26 (dua puluh enam) bidang tanah yang tercatat atas nama inisial “H.DMP” sehingga dengan adanya blokir yang dinilai tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai ketentuan, pemilik tidak dapat melakukan akses pelayanan publik dalam bentuk apapun tentunya keadaan ini telah merugikan pemilik baik materiil maupun imateriil. Demikian disampaikan oleh Seno Aji, S.Sos, S.H, M.H melalui keterangan persnya usai menyampaikan laporan pada Selasa (24/6/2025).
“Secara resmi telah kita sampaikan laporan ke kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung perihal dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh kepala kantor pertanahan Kota Bandar Lampung atas status blokir 26 bidang tanah yang tercatat atas nama H.DMP, sebelumnya kita telah mengirimkan surat permohonan penghapusan pencatatan blokir terhadap 26 SHM tersebut, namun kepala kantor pertanahan Kota Bandar Lampung menjawab surat permohonan pemohon yang pada intinya jawaban tersebut patut dinilai tidak substansial, tidak mendasar dan melampaui kewenangannya, pasalnya pemblokiran 26 SHM tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2022 sampai saat ini, keadaan ini merupakan pemaksaan kehendak secara sepihak oleh kepala kantor pertanahan Kota Bandar Lampung sehingga menghilangkan hak mendasar yang melekat pada pemilik tanah tanpa kepastian hukum dan menyimpangi peraturan yang berlaku, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang yang menyatakan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintah berdasarkan asas legalitas, asas pelindungan terhadap hak asasi manusia dan asas-asas umum pemerintahan yang baik”, kata Seno Aji.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
