MERANGIN, Transatu.id — Sudah diajukan jauh-jauh hari, Samsat Merangin malah menelan pil pahit. Bukannya mendapatkan dukungan meningkatkan PAD, malah mobil operasional pun dicoret.
Kekecewaan jelas terlihat dari wajah Kepala Samsat Merangin, Roni Paslah SE MM saat dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya. Mobil yang diajukan dari 2022 itu, sangat dibutuhkan.
“Sebelumnya mobil itu sudah kami ajukan dan masuk dalam anggaran,” ungkapnya.
Hal itu terkonfirmasi saat di Desember 2024, dan masih aman di Januari 2025. Namun saat di Maret, terjadi efesiensi yang mencoret mobil Samsat.
Kata Roni, Samsat Merangin sangat membutuhkan mobil tersebut untuk mendukung operasional kantornya. Dimana saat ini Ia memakai kendaraan yang tak layak pakai.
“Mobil yang digunakan, mobil tahun 2011-2012. Sudah tidak layak pakai,” katanya.
Padahal, mobil tersebut penting untuk kegiatan penyuluhan, sosialisasi pajak hingga mengejar objek pajak yang menjadi target Samsat Merangin.
Sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Merangin yang tahun ini ditargetkan Rp 33 Milyar, tentu mobil dinas itu sangat diperlukan.
“Saya sudah mengajukan dari saya duduk disini, tahun 2022. Namun terakhir, pada 2024 sudah masuk, tapi hilang,” katanya kecewa.
“Yang dak habis pikir sayo, sudah masuk anggaran di DPA atau RKA itu kok bisa hilang?,” katanya.
Padahal, ditengah efesiensi ini mengejar target pajak butuh kerja maksimal. Dimana terjadi pengurangan anggaran pemerintah, yang terbukti dari banyaknya kendaraan dinas yang terjaring razia pada Kamis (22/5/2025).
Anehnya, pemerintah malah membeli 2 unit mobil dinas baru untuk bupati dan wakilnya dibanding mobil Samsat. Padahal, mobil dinas pejabat masih tahun terbaru, yakni 2023 lalu dibanding Samsat yang mengunakan 2011.
“Yang kita ajukan itu, mobil Hilux untuk operasional lapangan,” katanya.
Jika dibandingkan Samsat di kabupaten/kota lain yang memiliki 2 unit mobil operasional, Merangin malah hanya 1 unit dan itupun sudah berusia 14 tahun.
Apalagi, jika dibandingkan luas wilayah, Merangin justru yang harus didukung mengingat wilayahnya yang luas dan memiliki 24 kecamatan.
Pencoretan unit double cabin Hilux, yang disebut memiliki harga pasar Rp 440 juta itu, setengah harga dari 1 unit Fortuner yang dibeli Pemkab untuk bupati yang diperkirakan senilai Rp 740 juta. Jika berikut unit Wabup, maka Merangin menghabiskan anggaran Rp 1,48 milyar.
Memang, bilang Roni, Samsat Merangin bagian dari Pemerintah Provinsi. Namun mereka tetap menyumbang PAD untuk kabupaten.
“Tapi kami bekerja disini, menyumbang untuk Merangin, untuk pembangunan Merangin,” katanya.
Pada tahun 2024 lalu, Samsat menyumbang Rp 27 milyar dari Rp 81 Milyar bagi hasil pemerintah provinsi. Dari hasil tersebut, Samsat Merangin seharusnya mendapatkan Rp 800 juta dari MoU Pemprov dan Pemkab pada 2024.
Namun seperti halnya mobil dinas, duit Rp 800 juta untuk operasional Samsat itu, terpangkas habis. Padahal, anggaran itu akan dipakai Samsat untuk operasional, penyuluhan maupun sosialisasi.
“Kalau memang efesiensi, seharusnya jangan dipangkas habis. Bagaimana kami bisa bekerja maksimal. Kami bekerja untuk Merangin. Pemerintah seharusnya mendukung kami, menghasilkan PAD. PAD untuk apa? untuk membangun Merangin,” katanya.
Reporter : Kholil King
