Dia menjelaskan bahwa tim pada bidang Pidsus Kejati Lampung saat ini sedang melakukan kajian secara mendalam terhadap laporan tersebut.
“Informasinya sedang dalam proses telaah tim Pidsus”, ungkap Ricky sapaan akrabnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji menyampaikan dalam laporan tersebut telah diuraikan secara singkat dugaan modus operandi yang terjadi dalam pengelolaan uang rakyat pada Dinas PPKB Lampung Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita telah mengirim laporan resmi ke kantor Kejati Lampung atas dugaan tindak pidana korupsi oleh pengguna anggaran bersama-sama satuan kerja terkait di Dinas PPKB Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanaan belanja bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) dengan total anggaran sebesar Rp. 8.967.477.700,- bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) non fisik subbidang keluarga berencana tahun 2023 dengan modus operandi pemerasan oleh Kepala Dinas PPKB melalui kepala bidang dan bendahara pengeluaran, disinyalir dengan pemotongan honorarium pendamping TPK, pemotongan transportasi kegiatan, pemotongan honorarium jasa medis untuk petugas kesehatan, pemotongan honorarium entry data komunikasi, informasi dan edukasi, pemotongan biaya makan dan minum untuk pelaksanaan kegiatan serta pemotongan dana operasional TPK masing-masing TPK, diduga uang hasil pemerasan dalam jabatan tersebut totalnya sebesar Rp. 965.135.941,60,-“, ungkap Seno Aji pada Selasa (18/2/2025).
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
