MERANGIN, Transatu — Pasca Setelah 15 Pejabat eselon II dilantik Bupati Merangin Syukur di Auditorium rumah dinas bupati, Senin malam (01/9).
Hingga menjadi kecurigaan Publik terkait pelantikan kepala BKKBN drg Soni Propesma yang sebelumnya Kadis dinas kesehatan. Kini ditunjuk kembali jadi PLT Kadis Kesehatan. Ditambah lagi kekosongan 9 kepala dinas kosong yang sangat strategis.
Hingga Pengamat Akademisi pun angkat bicara persoalan tata kelola pemerintahan kabupaten Merangin yang dikomandoi Bupati Syukur.
Karena kurangnya Transparansi pemerintah kepada publik, seperti Ketika tidak transparan kasus menetapkan seseorang, ini akan menimbulkan spekulasi dan kecurigaan masyarakat dan berdampak tata kelola pemerintahan itu sendiri.
“Masak gak ada nian pejabat lain di Merangin yang punya Kapabilitas kualitas punya sarat mengapa dobol job pejabat merangin,”Ungkap Pengamat Akademisi Profesor Bahren Nurdin.
Menjelaskan tata kelola pemerintahan yang baik tranparansi sangat dibutuhkan publik, jika itu tidak dilakukan maka terjadi kecurigaan.
“Yang pertama tata kelola pemerintahan sudah diatur bupati sekda, yah dibutuhkan tata kelola baik tranparansi. Makanya ada pejabat lelang terbuka, penunjukan tranparan,kalau ini tidak dibukan maka timbul kecurigaan masyarakat,”tambah pemgamat
Dia juga menjelaskan, okey lah Itu hak bupati dan sekda, tapi publik butuh informasi tranparansi.
Menetapkan seseorang bisa menimbulkan spekulasi dan kecurigaan masyarakat dan berdampak tata kelola pemerintahan itu sendiri.
Pengamat juga berharap kepada pemerintah daerah supaya bisa mejelaskan yang punya sarat
Maka Inikan menjadi tanda tanya apakah tata kelola pemerintahan penuh dengan baik.
Bupati harus menjawab keinginan masyarakat, Pemerintah yang berbersih adalah pemerintah tranparansi dan keterbukaan.
profesor Bahren Nurdin juga menjelaskan Walaupun secara politis tapi masyarakat harus tau.
Reporter Kholil king
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
