MPM Unesa Perkuat Peran Legislatif Mahasiswa melalui Kolaborasi dengan DPRD Jatim

- Jurnalis

Kamis, 8 Mei 2025 - 04:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TRANSATU, Surabaya — Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bertajuk “Optimalisasi Peran Legislatif Mahasiswa dalam Transformasi Kepemimpinan Intelektual untuk Membentuk Moral Generasi Muda dan Mengatasi Brain Rot” di Ruang Paripurna DPRD Jawa Timur. Acara ini dihadiri oleh 100 peserta, termasuk pengurus inti MPM, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) se-Unesa. Tujuannya adalah memperkuat pemahaman kelembagaan legislatif melalui dialog langsung dengan praktisi pemerintahan, sekaligus menjawab tantangan degradasi moral generasi muda (brain rot).

Baca Juga :  Advokat Surabaya Desak Kapolres Tanjung Perak Tangkap 3 Begal yang Bacok Warga Pamekasan

Registrasi peserta dimulai pukul 12.30 WIB, dilanjutkan pembukaan resmi pada pukul 13.00 WIB. Sambutan pertama disampaikan oleh Dina Hardiyanti Dewi, Ketua Pelaksana, yang menegaskan urgensi fungsi pengawasan legislatif mahasiswa terhadap kebijakan kampus. “MPM tidak hanya bertugas merancang regulasi, tetapi juga memastikan eksekutif bekerja sesuai aspirasi mahasiswa,” ujarnya. Ahmad Faza, Wakil Ketua Umum MPM Unesa, menambahkan bahwa kolaborasi dengan DPRD Jatim diharapkan menjadi fondasi untuk membangun kepemimpinan intelektual yang mampu melawan isu-isu moral pemuda. Pembina Organisasi Mahasiswa Unesa yang diwakili oleh Rojil Nugroho Bayu Aji, S.Hum., M.A., menyoroti perlunya sinergi antarlembaga untuk menciptakan lingkungan kampus yang dinamis dan berintegritas
.
Pemaparan materi pertama disampaikan oleh Multazamud Dzikri, M.Pd., Anggota Komisi C DPRD Jatim, yang membahas struktur kelembagaan legislatif dan proses penganggaran daerah. Ia menjelaskan perbedaan tugas antara Komisi C (pengelolaan APBD, aset daerah, dan perencanaan fiskal) dengan Komisi B (pengawasan kinerja pemerintah daerah). Dzikri juga mencontohkan prinsip money follow program dalam alokasi APBD untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif. “Legislatif harus memastikan setiap kebijakan berpihak pada keadilan dan transparansi,” tegasnya.

Baca Juga :  Ketum AMI dan Ketua DPD RI Meminta BPOM Memberikan Tindak Tegas Terhadap Owner Dan Reseller Kosmetik Ilegal

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Follow WhatsApp Channel transatu.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Warga Tabir Pertanyakan Kualitas Proyek Turap Puskesmas Rantau Panjang, Kadiskes Duit Negara Itu
DPR Jambi Fraksi Nasdem Razia Jangan Cari Momen, Kapolres Merangin Kegiatan Terus Berlanjut
PMD : Kita Sudah Minta Camat dan PJ Pulau Baru Untuk Sosialisasi ke Bawah Minimal RTdan Bakal Calon Kades
Kendalikan Hama Tikus : Pemerintah Desa Karangrejo Selenggarakan Bimtek Pembuatan Rumah Burung Hantu
Ijazah Sarjana Tak Berguna di Pulau Baru Untuk Calon Kades, Asal Punya Jabatan di Desa Sesuai Perbup 6o
Arogansi Oknum Pengelola MBG Mantingan Disorot : Puluhan Siswa Keracunan, Jurnalis Diusir Saat Liputan
Polres Ngawi Amankan 10 Motor Pembalap Liar di Pitu
Mahasiswa Psikologi UTM Galakkan Inovasi Untuk Kemajuan Desa

Berita Terkait

Minggu, 7 Desember 2025 - 09:19 WIB

Warga Tabir Pertanyakan Kualitas Proyek Turap Puskesmas Rantau Panjang, Kadiskes Duit Negara Itu

Sabtu, 6 Desember 2025 - 02:26 WIB

DPR Jambi Fraksi Nasdem Razia Jangan Cari Momen, Kapolres Merangin Kegiatan Terus Berlanjut

Jumat, 5 Desember 2025 - 10:03 WIB

Kendalikan Hama Tikus : Pemerintah Desa Karangrejo Selenggarakan Bimtek Pembuatan Rumah Burung Hantu

Jumat, 5 Desember 2025 - 00:21 WIB

Ijazah Sarjana Tak Berguna di Pulau Baru Untuk Calon Kades, Asal Punya Jabatan di Desa Sesuai Perbup 6o

Kamis, 4 Desember 2025 - 10:34 WIB

Arogansi Oknum Pengelola MBG Mantingan Disorot : Puluhan Siswa Keracunan, Jurnalis Diusir Saat Liputan

Berita Terbaru

Polisi sektor Tabir tutup usaha milik madi karena ilegal

Hukum dan Kriminal

Warga Pertanyakan Polisi Tutup Milik Madi, Pengepul Mas Lain Bebas Operasi

Minggu, 7 Des 2025 - 02:48 WIB

You cannot copy content of this page