MPM Unesa Perkuat Peran Legislatif Mahasiswa melalui Kolaborasi dengan DPRD Jatim

- Jurnalis

Kamis, 8 Mei 2025 - 04:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TRANSATU, Surabaya — Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bertajuk “Optimalisasi Peran Legislatif Mahasiswa dalam Transformasi Kepemimpinan Intelektual untuk Membentuk Moral Generasi Muda dan Mengatasi Brain Rot” di Ruang Paripurna DPRD Jawa Timur. Acara ini dihadiri oleh 100 peserta, termasuk pengurus inti MPM, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) se-Unesa. Tujuannya adalah memperkuat pemahaman kelembagaan legislatif melalui dialog langsung dengan praktisi pemerintahan, sekaligus menjawab tantangan degradasi moral generasi muda (brain rot).

Baca Juga :  Berikut Sosok Kajari Terbaik se Indonesia yang Bakal Dilantik Sebagai Aspidsus Kejati Sumbar

Registrasi peserta dimulai pukul 12.30 WIB, dilanjutkan pembukaan resmi pada pukul 13.00 WIB. Sambutan pertama disampaikan oleh Dina Hardiyanti Dewi, Ketua Pelaksana, yang menegaskan urgensi fungsi pengawasan legislatif mahasiswa terhadap kebijakan kampus. “MPM tidak hanya bertugas merancang regulasi, tetapi juga memastikan eksekutif bekerja sesuai aspirasi mahasiswa,” ujarnya. Ahmad Faza, Wakil Ketua Umum MPM Unesa, menambahkan bahwa kolaborasi dengan DPRD Jatim diharapkan menjadi fondasi untuk membangun kepemimpinan intelektual yang mampu melawan isu-isu moral pemuda. Pembina Organisasi Mahasiswa Unesa yang diwakili oleh Rojil Nugroho Bayu Aji, S.Hum., M.A., menyoroti perlunya sinergi antarlembaga untuk menciptakan lingkungan kampus yang dinamis dan berintegritas
.
Pemaparan materi pertama disampaikan oleh Multazamud Dzikri, M.Pd., Anggota Komisi C DPRD Jatim, yang membahas struktur kelembagaan legislatif dan proses penganggaran daerah. Ia menjelaskan perbedaan tugas antara Komisi C (pengelolaan APBD, aset daerah, dan perencanaan fiskal) dengan Komisi B (pengawasan kinerja pemerintah daerah). Dzikri juga mencontohkan prinsip money follow program dalam alokasi APBD untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif. “Legislatif harus memastikan setiap kebijakan berpihak pada keadilan dan transparansi,” tegasnya.

Baca Juga :  Gemaki Demo KPK Soal Dugaan Korupsi Dana Hibah Oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Follow WhatsApp Channel transatu.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BRI Bangkalan Realisasikan Klaim Aurora Plus, Ahli Waris Nasabah Terbantu Secara Finansial
Kabag Perekonomian Dan SDA Kabupaten Sumenep Masifkan Operasi Pasar Bersama TPID
Polda Jambi Berikan Pendampingan Psikologis kepada Keluarga Korban
Meski Diguyur Rintik Hujan, Polisi Tetap Sigap Atur Lalu Lintas
Kadis Dishub Merangin Truk Batu Bara Lewat Lintas Sumatra Tonase Harus Bawah 20 Ton
Jelang Memasuki Bulan Romadhon Masyarakat RT 5 Resmikan Masjid Sayyid Mustofa Kampung Baruh
Irwasda Polda Jambi Hadiri Kegiatan Kick Off World Cup 2026, Wujudkan Sinergitas lewat Olahraga
Puluhan Siswa di Muaro Jambi Diduga Keracunan Massal Usai Santap MBG, DPRD Panggil Penyelenggara

Berita Terkait

Selasa, 3 Februari 2026 - 14:08 WIB

BRI Bangkalan Realisasikan Klaim Aurora Plus, Ahli Waris Nasabah Terbantu Secara Finansial

Selasa, 3 Februari 2026 - 10:32 WIB

Kabag Perekonomian Dan SDA Kabupaten Sumenep Masifkan Operasi Pasar Bersama TPID

Selasa, 3 Februari 2026 - 07:07 WIB

Polda Jambi Berikan Pendampingan Psikologis kepada Keluarga Korban

Selasa, 3 Februari 2026 - 05:10 WIB

Meski Diguyur Rintik Hujan, Polisi Tetap Sigap Atur Lalu Lintas

Senin, 2 Februari 2026 - 07:42 WIB

Kadis Dishub Merangin Truk Batu Bara Lewat Lintas Sumatra Tonase Harus Bawah 20 Ton

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page