“Kemudian uang tersebut dipergunakan untuk apa, Kalau dikembalikan ke kas daerah, bisa dipergunakan untuk pendidikan, program kesejahteraan masyarakat dan program pemerintah lainnya untuk rakyat Pamekasan,”ujarnya.
Kemudian soal data, Lanjut Aktivis PMII tersebut, pihaknya menilai bahwa Pemkab Pamekasan memang tidak bisa bekerja maksimal mengurus data, mulai dari data covid hingga data BPJS.
“Sehingga dari sejumlah kasus data yang amburadul, patut diduga ada pemufakatan jahat di internal pemerintah daerah,”tutupnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Follow WhatsApp Channel transatu.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
