MERANGIN ,transatu– Fraksi Perindo DPRD Kabupaten Merangin menyampaikan sejumlah catatan kritis kepada Pemerintah Daerah dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum terhadap KUA-PPAS APBD.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Perindo meminta penjelasan konkrit atas upaya pemerintah meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Fraksi menilai, sektor unggulan ini belum dikelola optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sorotan tajam juga diarahkan pada kualitas pendidikan di Merangin. Fraksi mempertanyakan langkah strategis pemerintah daerah mengingat masih ditemui sekolah dengan fasilitas minim. “Sudah 80 tahun Indonesia merdeka, anak-anak kita masih belajar tanpa fasilitas layak,” tegas juru bicara fraksi.
Di bidang pengelolaan keuangan daerah, Fraksi Perindo meminta pemerintah bekerja lebih optimal dan mencegah kebocoran anggaran. Fraksi juga menyoroti tunggakan pajak kendaraan dinas dan menuntut kepastian pembayaran tepat waktu.
Permasalahan honorer yang telah bekerja lebih dari dua tahun namun tidak terdata dalam database juga kembali disuarakan. Fraksi meminta penjelasan terkait status mereka, terutama yang ikut seleksi CPNS 2024 tetapi honornya tidak dibayarkan.
Untuk sektor kesehatan, Fraksi Perindo menyoroti keterpurukan RSUD Kolonel Abunjani Bangko akibat hutang kepada pihak ketiga serta minimnya sarana prasarana. Padahal program “Merangin Sehat” membutuhkan dukungan fasilitas kesehatan yang memadai.
Terkait rencana pembangunan pasar baru, Fraksi Perindo mengingatkan pemerintah untuk mengkaji ulang, mengingat banyak pasar hasil pembangunan APBD sebelumnya yang tidak difungsikan, seperti di Desa Muara Madras.
Fraksi juga mendorong pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dan meminta penjelasan tentang terobosan strategis yang akan dilakukan untuk mencapainya.(Saipan Amru)
