“Bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan APBD adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang kredibilitasnya tercermin dari hasil audit BPK untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Pemkab Sumenep tahun anggaran 2022 dengan menyesuaikan akuntabilitasi pemerintah,” terangnya
“Atas kerja sama yang baik dari semua pihak pemerintah Kabupaten Sumenep meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTO) yang ke 6 kalinya secara berturut turut,” papar nyai Eva.
Selain itu, nyai Eva menegaskan, atas sinergitas dengan semua elemin masyarakat mampu menjalankan kualitas penyelenggaraan kepemerintahan demi kesejahteraan masyarakat
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
Follow WhatsApp Channel transatu.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
