DPP Gerindra Minta Gugatan Pemdes Sukadamai Ke Warga Diteruskan

- Jurnalis

Selasa, 14 Oktober 2025 - 00:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kemeja merah maroon, ketua dpc Gerindra Kab Tebo Pardamean Ritonga/foto: dok jambiprima.com

Kemeja merah maroon, ketua dpc Gerindra Kab Tebo Pardamean Ritonga/foto: dok jambiprima.com


TEBO- DPC partai Gerindra Kabupaten Tebo Provinsi Jambi mendapat atensi terhadap polemik yang terjadi antara pemerintah desa (Pemdes) Sukadamai, Kecamatan Rimbo Ulu dengan warganya sendiri.

Hal tersebut diungkap oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kab Tebo, Pardamaean Ritonga/Parda, bahwa kami beberapa hari yang lalu di utus dari DPP Gerindra untuk meninjau desa Sukadamai yang sudah menjadi bagian opini publik atau pemberitaan untuk turun langsung ke lokasi.

Seharusnya pemerintah menaungi rakyatnya, kurang etis kalau pemerintah menggugat rakyat sendiri,”ucap Parda, Senin 13 Oktober 2025 usai mengikuti paripurna HUT Kab Tebo ke 26 di gedung DPRD.

Lanjut Parda, oleh karena itu kami mengimbau melalui Fraksi Gerindra yang ada di DPRD Tebo, untuk menyampaikan ke pemerintah jangan sampai hal ini menjadi sesuatu yang imagenya sangat negatif di tengah-tengah masyarakat dan memberikan ketidaknyamanan bagi masyarakat itu sendiri.

Parda menyebutkan, dalam waktu dekat saya akan serahkan persoalan ini kepada Ketua Fraksi Gerindra yang ada di DPRD Tebo.

” Pak Prabowo berpesan, jangan sampai ada rakyatnya yang terzolimi. Maka dari itu Gerindra akan mempertanyakannya kepada pemerintah,”sebut Parda.

Lebih lanjut Parda mengatakan, setelah kita kemarin turun ke lokasi, dan membaca sebagian daripada berita acaranya, memang benar sebelum desa itu ada, yang di gugat itu sudah memiliki lahan/tanah dan tinggal disana sebelum kemerdekaan bahkan semua bisa di buktikan dengan surat lengkap.

” Karena ini paradoks yang seharusnya pemerintah mengayomi kok jadi menzolimi dan menghakimi rakyatnya, itu tidak boleh,” kata Parda.

Nanti dari Fraksi Gerindra yang ada di DPRD Tebo, saya perintahkan untuk mempertanyakan langsung kepada pemerintah,”pungkasnya. (*)

Baca Juga :  Sempat Terhenti, akhirnya Pemekaran Kabupaten Tabir kembali jadi perbincangan
Follow WhatsApp Channel transatu.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Warga Tabir Pertanyakan Kualitas Proyek Turap Puskesmas Rantau Panjang, Kadiskes Duit Negara Itu
DPR Jambi Fraksi Nasdem Razia Jangan Cari Momen, Kapolres Merangin Kegiatan Terus Berlanjut
Mahasiswa Psikologi UTM Galakkan Inovasi Untuk Kemajuan Desa
Teken Tuntutan LP3 Soal PR di Sawah Produktif, Ketua Komisi II Terseret Dugaan Skandal Rokok Fly
Satresnarkoba Polres Sumenep Ungkap Kasus Narkoba Dengan Barang Bukti 4,29 Gram Sabu
LP3 Bongkar Dugaan Gudang Rokok di Lahan Dilindungi, DPRD Pamekasan: Jangan Ada Main Mata
Industri Rokok Menggurita di Sawah Produktif, Aktivis LP3 Desak Audit Perizinan Massal
Bupati Sumenep : ASN Harus Mampu Kuasai Teknologi 

Berita Terkait

Minggu, 7 Desember 2025 - 09:19 WIB

Warga Tabir Pertanyakan Kualitas Proyek Turap Puskesmas Rantau Panjang, Kadiskes Duit Negara Itu

Rabu, 3 Desember 2025 - 09:26 WIB

Mahasiswa Psikologi UTM Galakkan Inovasi Untuk Kemajuan Desa

Rabu, 3 Desember 2025 - 09:14 WIB

Teken Tuntutan LP3 Soal PR di Sawah Produktif, Ketua Komisi II Terseret Dugaan Skandal Rokok Fly

Rabu, 3 Desember 2025 - 02:10 WIB

Satresnarkoba Polres Sumenep Ungkap Kasus Narkoba Dengan Barang Bukti 4,29 Gram Sabu

Rabu, 3 Desember 2025 - 01:40 WIB

LP3 Bongkar Dugaan Gudang Rokok di Lahan Dilindungi, DPRD Pamekasan: Jangan Ada Main Mata

Berita Terbaru

Polisi sektor Tabir tutup usaha milik madi karena ilegal

Hukum dan Kriminal

Warga Pertanyakan Polisi Tutup Milik Madi, Pengepul Mas Lain Bebas Operasi

Minggu, 7 Des 2025 - 02:48 WIB

You cannot copy content of this page