Selain itu, membahas dugaan keterlibatan istri muda Bupati Pamekasan beserta stafsusnya diduga melakukan intervensi kebijakan anggaran, proyek dan mutasi jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurut Suja’i, isu tersebut perlu dikaji lebih lanjut dan proporsional demi menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Bahkan hingga menyentuh soal dugaan permainan anggaran siluman yang dilakukan tim anggaran Bapperida dengan stafsus bupati yang sengaja diatur untuk kepentingan kelompok dan pribadi bupati pamekasan. Ternyata semua memang sudah diatur dari perencanaan anggaran diawal,"ungkapnya.
Termasuk dalam urusan mutasi jabatan yang akan datang diduga kuat ada andil istri muda itu bersama kelompoknya yang bergeriliya kepada sejumlah ASN yang mempunyai keinginan duduk di kursi strategi.
"Bahkan hingga muncul pengakuan salahsatu ASN yang dimintai Fee untuk mengisi jabatan strategis. Tentu hal ini tidak boleh dibiarkan dan harus diungkap agar pemerintahan berjalan sesuai prinsip etika dan konsekuensi hukum yang berlaku," jelasnya.
Sehingga melalui forum diskusi yang menghadirkan unsur DPRD, aktivis, serta aparat penegak hukum, BMM berharap APH utamanya, bisa memahami secara mendalam dan melakukan langkah hukum terhadap sejumlah persoalan yang mengarah pada KKN, agar tercipta kepemerintah yang bersih dari korupsi.
