Kota Bandar Lampung, Setelah mengirimkan surat kepada Jaksa Agung RI terkait permohonan supervisi dan penetapan mantan ketua umum KONI berinisial MYSB menjadi tersangka baru dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) belanja dana hibah KONI Provinsi Lampung tahun 2020, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) nampaknya juga telah mendaftarkan laporan ke kantor Komisi Kejaksaan RI sekira pada 3 Juli 2025.
Hal ini terungkap berdasarkan keterangan dari Seno Aji, S.Sos, S.H, M.H sebagai Ketua Umum DPP KAMPUD yang diterima oleh tim media pada Selasa (8/7/2025).
"Secara resmi kita telah daftarkan langsung laporan yang ditujukan kepada ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) RI, secara substansi meminta Ketua Komjak untuk mengevaluasi kinerja penegakan hukum oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung atas kasus dugaan Tipikor dana hibah KONI Provinsi Lampung yang tak kunjung tuntas, justru saat ini penanganan perkaranya mengalami kemunduran, karena penetapan status tersangka oleh tim penyidik Kejati Lampung kepada Agus Nompitu dibatalkan melalui putusan sidang praperadilan", kata Seno Aji.
Selain itu, sosok aktivis yang dikenal low profil ini menilai bahwa penetapan tersangka Agus Nompitu sejak awal oleh tim penyidik Kejati Lampung sebagai langkah yang kurang tepat dan/atau eror in persona.
