Kemudian, sebagai informasi pada tahap pembahasan evaluasi juga atas badan usaha yang belum patuh akan ditindaklanjuti melalui tugas dan fungsi (Tusi) pendampingan hukum penegakan kepatuhan badan usaha dan bantuan hukum non litigasi berupa SKK yang selanjutnya berdasarkan permohonan bisa dilaksanakan bantuan hukum litigasi oleh JPN Kejari Bandar Lampung.
Untuk diketahui bahwa acara rapat koordinasi tersebut pun berlangsung dengan khidmat, baik dan lancar. (*)
