Setidaknya, ucap Rody, pemerintah daerah kalau sudah ada gelagat tidak stabil perusahaan PT Sumekar Line harus dilakukan tindakan atau audit dari inspektorat.
"Pemerintah daerah seharusnya cepat mengambil langkah taktis agar tidak terjadi berlarut larut seperti ini," ujarnya.
Rody juga menginginkan pihak terkait seperti inspektorat melakukan audit keuangan PT Sumekar line.
Baca Juga:Puluhan Siswa di Muaro Jambi Diduga Keracunan Massal Usai Santap MBG, DPRD Panggil Penyelenggara
"Audit keuangan sangat diperlukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana yang menyebabkan hak karyawan diabaikan selama bertahun-tahun," tegasnya.
Karena, PT Sumekar merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor transportasi laut di Sumenep.
