Vito Dafanda dari Badan Eksternal MPM menanyakan patokan DPRD dalam menyikapi RUU TNI. Dijelaskan bahwa meskipun fokus DPRD adalah isu daerah, sikap terhadap RUU nasional harus selaras dengan konstitusi dan perlindungan HAM. Terkait strategi pengurangan dan realokasi APBD atau efisiensi anggaran yang merupakan isu hangat akhir-akhir in, menekankan Prioritas utama adalah program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan. Penghematan dilakukan dengan menunda belanja non-urgen
Acara ditutup dengan penyerahan cenderamata kepada pemateri dan dokumentasi bersama. Ananda Michael Ketua Umum MPM berharap kolaborasi ini menjadi langkah awal untuk membangun sistem legislatif kampus yang transparan dan responsif. “Melalui forum ini, kami ingin memperkuat peran mahasiswa sebagai calon pemimpin yang berintegritas, siap menghadapi tantangan seperti brain rot hingga isu kebijakan publik,” ujarnya.
Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya pembelajaran dari ahli, untuk mendorong mahasiswa memahami kompleksitas tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, MPM Unesa berkomitmen terus mengoptimalkan fungsi legislatif melalui pengawasan ketat, advokasi strategis, dan kolaborasi lintas sektor.
