Bamsoet Dorong Pemerintah Segera Bentuk Otoritas Perlindungan Data Pribadi

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, kasus kebocoran data pribadi di Indonesia telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan.

Semisal, Kasus kebocoran data 91 juta pengguna aplikasi Tokopedia pada Mei 2020, kebocoran data 44 juta pengguna aplikasi MyPertamina pada November 2022, dan kebocoran data pribadi 252 juta warga yang tersimpan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) jelang Pemilu 2024.

Selain itu, peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) pada Juni 2024 menunjukkan betapa rentannya sistem keamanan data di Indonesia.

“Saat ini, belum ada lembaga yang secara khusus dan komprehensif menangani perlindungan data pribadi di Indonesia. Fungsi pengawasan dan penegakan hukum masih tersebar di berbagai instansi, sehingga kurang efektif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran data yang kompleks,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, sektor keuangan merupakan target utama serangan siber.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya