Selain itu, APTMA juga mendorong pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura, mengingat potensi tembakau Madura yang sangat besar namun belum mendapatkan perhatian setara dari pemerintah pusat. APTMA berharap pemerintah, khususnya Bea dan Cukai, bisa datang langsung ke Madura untuk berdialog bersama asosiasi dan pelaku usaha secara langsung.
“Regulasi tidak boleh dibuat dari ruang ber-AC saja. Pemerintah perlu hadir ke Madura, melihat kondisi riil kami, dan mendengar aspirasi pelaku usaha secara langsung,” tambahnya.
APTMA juga menyoroti bahwa di tengah gencarnya upaya pemerintah memberantas peredaran rokok ilegal, harus ada kebijakan yang bersifat resolutif dan mendorong pembinaan, bukan hanya penindakan. Salah satunya adalah dengan menambahkan golongan tarif SKM III, agar pelaku usaha legal tetap memiliki ruang untuk berkembang dan bersaing secara sehat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami tidak anti pemberantasan rokok ilegal. Tapi itu harus dibarengi dengan pembinaan yang memberi ruang hidup bagi pelaku usaha sah, termasuk dengan penambahan golongan pabrik jenis SKM dan SPM serta penyesuaian tarif cukai,” tegas Holili.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
