MERANGIN,Transatu.id — Viralnya Pimpinan DPRD Merangin Mendapat Ancaman dari Anggota TNI Menantu TAPD Merangin mengatakan “Gini aja Pak, Biar saya kerumah”, kini menjadi polemik Berkepanjangan pimpinan DPRD Merangin lewat telepon, Rabu pagi (27/8).
Sementara dipemberitaan media online Merangin dikutip Jurnalon.com
Tuding tudingan itu tidak berdasar Bahasa “Ancaman” diterima salah seorang unsur pimpinan Kabupaten Merangin AF (48), melalui telepon dari seorang oknum TNI yang merupakan menantu Tim Anggaran Penerintah Daerah (TAPD), itu tidak mendasar, dan berlebihan, serta syarat membalikkan fakta, Kamis (28/08/2025).
Kepada media ini, oknum TNI tersebut mengatakan bahwa AF sengaja membuat narasi sesat memancing opini sehingga seolah olah ingin mendapat pembelaan dari masyarakat.Padahal, sebenarnya yang terjadi tidak demikian.
“Jadi apa yang dimuat saudara AF dimedia kemaren jauh dari fakta. Itu asli narasi mengadu domba, sejujurnya kejadiannya tidak begitu.Saya kan bertanya bagus bagus lewat Hp, dimana bang, bisa kita bertemu Seandainya bertemu dengan AF, saya ingin meluruskan hal itu, cuma itu,” terang TNI itu.
Diakuinya, awal mula percikan api emosi membesar dipicu sekitar dua Minggu lalu dimana saat itu mertuanya perwakilan pihak Executif menjabat sebagai salah satu tima TAPD mengikuti rapat realisasi anggaran di DPRD.Namun, pada rapat itu AF melontarkan kata kata yang kurang bijak kepada mertuanya sehingga sebagai anak dan menantu dia merasa terpanggil.
“Kamu coba nilai ya, kira kira layakkah seorang pimpinan sidang marah sambil lempar botol Aqua dan menunjuk seorang secara personal dan melontarkan bahasa kasar, “kau J…n pejilat, kupecah kepala kau nanti,” Bagaimana bahasa itu menurut kamu, layak kah. Ini murni panggilan jiwa seorang anak melindungi orang tua,”tegas TNI tersebut saat memberi klarifikasi kemedia ini.
Dikatakan TNI itu, baginya tidak menyalahkan tupoksi AF menjalankan amanah sebagai pimpinan DPRD dama menjalankan tugas.Akan tetapi ada baiknya, bahasa yang sipatnya menyingung personal tersebut jangan dilontarkan.
“Kita sama sama manusia, sama sama punya batas kesabaran.Tapi tolong sama sama menjagalah, jangan asal membual aja.Jangan kita dibodohi oleh pikiran kasar kita sendiri,”jelasnya.
Terpisah Waka II DPRD Merangin Fahmi saat dikonfirmasi mengatakan, kita punya bukti ancaman melaluiWhatsApp.
“Kita bicara pakai bukti, bukan membalik fakta coba baca kembali WhatsAppnya, “jelas Waka II Fahmi.
Awalnya mendapatkan 7 kali telpon dan chat WhatsApp mengatakan pak ini menantu pak Jon, ada masalah apa sama mertuaku.
Pesan itu dibalas Waka secara pribadi ngak ada masalah. Oknum TNI pun Gini aja Pak, Biar saya kerumah, kita Selesaikan masalah biasa aja pak bahasanya kita baik juga ko.
Waka pun membalasnya saya ngak ada masalah ya sama kamu, bahasa gimana.
Hingga Oknum TNI pun menuding mohon maaf ya pak DPR ko etikanya kayak gitu, ngak ada adab bicara berbicaranya anda.
Lanjut Waka DPR kamu jangan bilang saya ngak punya adab ya saya kenal dekat dengan Kasrem.
Oknum TNI itu balas emang nyatanya iya ko, ena gini aja pak kita ketemu aja kita selesaikan baik masalah ini.
Waka pun membalasnya saya ngak ada urusan sama anda.
Oknum TNI pun menjawab saya anaknya bro.
Secara pribadi saya juga ngak ada urusan sama mertuamu.
TNI bedakan pak mana kerja mana pribadi kalau sudah kayak gini urusan bukan lagi kerjaan.
Padahal jelas kata Waka Persoalan ini murni kerja, bukan persoalan pribadi. TAPD diundang lewat mekanisme resmi. Kalau ada keberatan, silakan disampaikan secara prosedural, bukan dengan ancaman,” tegasnya.
Ketegangan ini diyakini berakar dari ricuhnya rapat paripurna pembahasan KUA-PPAS APBD 2026 pada 14 Agustus lalu, ketika sejumlah anggota TAPD mangkir dari rapat, sehingga pembahasan bubar dan anggaran honorer terancam tak cair.
Sementara, Waka I DPRD Kabupaten Merangin Herman Efendi ditanya soal ini mengatakan, apabila bahasa yang dilontarkan AF itu fitnah atau tidaknya, hal ini perlu diluruskan.
“Kalau memang fitnah, ini perlu diluruskan melalui musyawarah dan duduk bersama,”jawab Herman Fendi .
Sedangkan UU MD3 No. 17 Tahun 2014 mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang ini membahas mengenai kelembagaan dan fungsi dari lembaga-lembaga perwakilan rakyat tersebut.
Tujuan dari UU ini adalah untuk menyelenggarakan kedaulatan rakyat melalui lembaga-lembaga perwakilan yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah, serta menjamin pelaksanaan nilai-nilai demokrasi.
