Merangin – Demokrasi di Kabupaten Merangin bobrok, hancur, dan ambaradul, mungkin kata-kata ini tepat menggambarkan aksi intimidasi “orang istana” ke sekretariat HMI Cabang Bangko usai melaksanakan demontrasi di gedung kantor Bupati Merangin.
Diduga Sosok berinisial EY tersebut mendatangi markas pejuang tersebut menemui langsung orator demontrasi sebelumnya. Ia menyebut akan banyak orang yang datang namun dicegah olehnya untuk diselesaikan sendiri.
“Sebenarnya banyak yang akan datang ke sini. Namun abang cegah. Bisalah abang menyelesaikannya sendiri,” ungkap Sandra Wandi menirukan ucapan EY saat menemui dirinya yang sendirian di sekretariat HMI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wandi mengatakan, EY mempertanyakan narasi dirinya saat menjawab ucapan Wakil Bupati Abdul Khafidh yang menyebut “Pimpinan saya bukan anda (Wandi),”. Aktivis HMI itu yang terkejut mendengar narasi yang dianggap keliru itu langsung menjawab spontan.
“Bukan kami (rakyat), bukan kami (rakyat), kamu itu sebagai apa,” kata Wandi.
Narasi “Kamu” lanjut Wandi, itu yang dipermasalahkan EY. Ucapan tersebut tidak diterima oleh EY.
“Saat itu saya terkejut, seorang pejabat mengatakan kami bukan pimpinan. Padahal pimpinan pejabat adalah rakyat. Spontan saya jawab kamu itu sebagai apa,” katanya.
EY mengingatkan agar kedepan tidak mengucapkan kata-kata seperti itu saat aksi demontrasi. Kemudian EY bergegas meninggalkan markas juang mahasiswa organisasi mahasiswa islam tertua di Indonesia tersebut.
Kepada awak media Wandi menjelaskan bahwa pihaknya melaksanakan aksi unjuk rasa untuk memperjuangkan rakyat kecil. Selain itu sebagaimana fungsi mahasiswa sebagai kontrol sosial sehingga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa menjadi bahan evaluasi.
“Kami ini bukan penjahat yang harus dimusihi. Kami hanya menyampaikan suara rakyat atas kebijkan yang menyulitkan hidup mereka. Seharusnya dijadikan evaluasi bagi pejabat untuk melayani masyarakatnya,” katanya.
Anak muda ini mengatakan, tuntutan mereka pada saat itu jelas berpihak untuk kepentingan rakyat. Diantaranya pembatalan pembelian mobil dinas baru bupati dan wakil bupati di tengah efesiansi anggaran.
“Padahal mobil lama masih baru. Lebih baik dana tersebut bisa dialihkan untuk infrastuktur jalan rusak di kota atau pedesaan,” jelasnya.
Selain itu, menggratiskan lapak PKL yang disiapkan pemerintah enam bulan. “Di situ (pasar rakyat) kan lokasi baru, pembeli kalau awal-awal bagini masih sepi. Jadi biarkan mereka mengumpulkan modal dulu,” katanya.
Tuntutan terakhir menutup tempat hiburan malam. Menurutnya masyarakat sangat diresahkan dengan hiburan malam yang semakin merajalela dan merusak generasi muda.
“Di momentum 100 hari kerja kami menyuarakan kinerja bupati dan wakil bupati yang terkesan tidak tegas dengan hiburan malam. Buktinya sejak dilantik, bahkan di bulan Ramadan hingga saat ini tidak pernah merazia tempat penyakit masyarakat itu,” pungkasnya.(*)
