Artinya, kata Rusdy, wakil menteri bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari arsitektur kekuasaan eksekutif yang memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan kementerian.

Bahkan, dalam beberapa kasus, menurut Rusdy, wakil menteri justru memiliki ruang gerak yang lebih bebas dan jauh dari pantauan publik. Dengan demikian, potensi konflik kepentingannya tidak tampak di ruang publik.

“Justru tampaknya kekosongan norma hukum ini justru dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menempatkan wakil menteri sebagai komisaris BUMN dengan dalih aturan tidak secara eksplisit melarang,” kata Rusdy.

Di sisi lain, Rusdy menegaskan bahwa praktik semacam itu, bukan hanya melemahkan pengawasan terhadap BUMN, tetapi juga merusak integritas kelembagaan di tingkat kementerian dan internal perusahaan negara.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya