instagram youtube tiktok
logo✖

Topik KUHP baru wajib direkam polisi

KUHAP baru berlaku, atur restorative justice hingga rekaman CCTV Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kedua kiri) menyerahkan berkas pendapat akhir kepada Ketua DPR Puan Maharani (kanan) yang disaksikan oleh Wakil Ketua DPR Adies Kadir (kedua kanan) dan Saan Mustopa (kiri) pada Rapat Paripurna ke-8 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 205-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk disahkan menjadi undang-undang. ANTARA FOTO

Nasional

KUHAP baru berlaku, atur restorative justice hingga rekaman CCTV

Nasional | Minggu, 11 Januari 2026 - 22:03 WIB

Minggu, 11 Januari 2026 - 22:03 WIB

Jakarta,Transatu.id – Pemerintah Republik Indonesia mulai memberlakukan secara efektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Jumat. Dalam…

You cannot copy content of this page