Transatu.id, SUMENEP – Perwakilan faraksi PPP DPRD Sumenep melaporkan hasil reses di setiap Daerah Pemilihan (Dapil) saat rapat paripurna DPRD yang terlaksana di ruang rapat kantor DPRD Sumenep Rabu. (23/04/2025).
Laporan dari fraksi PPP dibacakan oleh Drs H. Mas’ud Ali bahwa, pembangunan daerah harus bercirikan karakteristik sosial ekonomi.
“Pembangunan daerah hendaknya bercerminkan karakteristik sosial ekonomi lokal, serta sesuai dengan potensi sumber daya,” kata H. Mas’ud dalam laporannya
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, tujuan pembangunan adalah dalam rangka untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat
Maka dari itu, kata H. Mas’ud, fraksi PPP melalui hasil reses, di adakannya penambahan kuota dan nominal dana insentif untuk guru non ASN baik yang ada di lingkungan Dinas pendidikan maupun kementerian Agama.
“Guru merupakan pondasi dalam menerbitkan generasi muda untuk kabupaten Sumenep, maka dari itu pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan para guru,” ujarnya.
Selain itu, banyak sarana pendidikan, formal maupun non formal yang jauh dari kelayakan, dengan begitu dibutuhkan program riil dari Pemkab Sumenep.
Kesehatan, sambung politisi PPP dari kepulauan Sapudi ini, perlu di tingkatkan baik sarana dan prasarananya serta petugasnya.
‘Semua petugas kesehatan, dokter, bidan perawat wajib melayani masyarakat sepenuh hati jangan ada perbedaan pemegang BPJS maupun umum, dan ketemu dengan dokter spesialis di permudah,” ujarnya.
Bahkan, Mas’ud Ali menegaskan bahwa pemerintah harus mencari solusi mengenai stock darah yang selalu tidak ada saat pasien membutuhkan darah. “Ini PR yang perlu pemerintah cari solusinya,” tegasnya
Lebih lanjut politisi PPP ini melaporkan tentang kondisi jalan baik daratan dan lebih lebih di kepulauan masih banyak yang belum tersentuh perbaikan dari tahun ke tahun.
“Kondisi infrastruktur jalan banyak yang belum tersentuh perbaikan, bahkan di kecamatan Kepulauan lebih dari 5 tahun belum ada perbaikan bahkan, bekas aspalpun sudah tidak ada,” sambungnya.
Guna meningkatkan program pemerintah tentang ketahanan pangan di perlukan pemerintah daerah memberikan alssmtan guna meningkatkan produksi pertanian.
“Pertanian dan peternakan potensi meningkatkan ekonomi masyarakat, sehingga di perlukan giat penyuluhan dan bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah,” pungkasnya
