Pamekasan, Transatu.id – Upaya keras Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menindak tegas pelaku rokok ilegal tampaknya belum sepenuhnya berjalan di lapangan, Jum’at (10/10/2025).
Di tengah komitmen pusat yang menegaskan pemberantasan hingga ke akar jaringan pemasok, realitas di bawah justru menunjukkan paradoks.
Di wilayah kerja Bea Cukai Madura, khususnya Kabupaten Pamekasan, produksi rokok tanpa pita cukai masih marak dan terkesan dibiarkan. Salah satunya adalah rokok bermerek “R.A” yang kini bebas beredar di pasaran, bahkan diproduksi menggunakan mesin modern di dalam wilayah hukum Bea Cukai setempat.
“Ini bukti nyata bahwa janji pemberantasan rokok ilegal belum sampai ke bawah. Produksi rokok tanpa cukai di Pamekasan justru makin terbuka,” ungkap Moh. Rudi, pemerhati kebijakan fiskal di Madura, kepada Transatu.id, Jum’at (10/10/2025).
Menurut Rudi, produksi rokok merek “R.A” diduga kuat berlokasi di Dusun Maddis, Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.
Dari sana, produk tanpa cukai itu kemudian didistribusikan ke berbagai daerah, termasuk Sumenep, dengan harga jual sekitar Rp10 ribu per bungkus.
“Kalau mau jujur, aparat di bawah pasti tahu lokasi-lokasi pabrik itu. Tapi kenapa dibiarkan? Apakah ada pembiaran atau ketidaksungguhan dalam penegakan hukum?” tegas Rudi.
Ia menilai, lemahnya pengawasan dari Bea Cukai Madura menimbulkan kesan adanya “zona nyaman” bagi produsen rokok ilegal di Madura. Padahal, Kementerian Keuangan sudah berulang kali menegaskan bahwa tindakan tegas harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk jika ada oknum Bea Cukai yang terlibat.
“Menkeu sudah jelas: siapa pun yang bermain di sektor ini harus ditangkap. Tapi kalau di Madura masih bebas produksi, berarti ada yang tidak nyambung antara perintah dan pelaksanaan,” tambahnya.
Rudi juga menyoroti penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang selama ini diklaim untuk pemberantasan rokok ilegal. Menurutnya, dana tersebut sering kali hanya digunakan untuk kegiatan seremonial, bukan penindakan nyata.
“Anggarannya besar, tapi efeknya minim. Kalau di lapangan masih banyak pabrik ilegal, itu artinya pengawasan gagal,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bea Cukai Madura belum memberikan klarifikasi terkait maraknya produksi dan peredaran rokok ilegal di Pamekasan tersebut.
