TRANSATU.ID,PAMEKASAN - Lembaga bantuan hukum (LBH) Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah meminta semua aparatur pemerintah di kabupaten Pamekasan, Madura, bersikap Netral dalam Pilkada mendatang.
Kedua LBH tersebut melalui Juru bicara, A. Ghafur meminta kepada seluruh jajaran TNI, Polres, Kejaksaan, Pengadilan, Kementrian Agama (Kemenag), Penyelenggara Pemilihan dan Pemkab Pamekasan, untuk menjaga netralitasnya pada pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur dan Bupati-Wakil Bupati Pilkada tahun ini.
"Kami meminta semua ASN untuk tetap menjaga netralitasnya dan tidak ikut cawe-cawe dalam kampanye politik praktis terhadap Para Pasangan Calon (PASLON), demi menjaga kondusifitas dan mencegah munculnya perpecahan masyarakat Kabupaten Pamekasan secara umum," kata Ghafur, saat konferensi pers di Rumah Makan Andayani, Jalan Niaga, Rabu, 23 Oktober 2024.
Ia menjelaskan, bahwa netralitas merupakan amanah undang-undang dan sumpah profesi atau jabatan yang mengikat masing-masing Instansi Pemerintah, sebagaimana tersebut di atas untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan kampanye politik terhadap para Paslon manapun.
"Instansi Pemerintah mulai dari pusat sampai paling bawah hanya bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat, serta pengabdian kepada pelayanan masyarakat dan tidak boleh terlibat dalam dukung-mendukung, berkampanye, serta mengarahkan pilihan kepada Paslon tertentu,"tegasnya.
