TRANSATU.ID,PAMEKASAN - Ditengah ramainya informasi tentang kredit fiktif Bank Jatim, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) justru sibuk menggelar persiapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Jatim dengan menggelar rapat bersama Panitia Seleksi (Pansel) untuk memilih Direksi dan Komisaris Bank Jatim yang baru di bulan Mei mendatang.
Hal ini mendapat sorotan tajam dari publik termasuk reaksi keras dari anggota DPRD Jawa Timur, Nur Faizin. Pria berkacamata tersebut menilai semestinya sebelum melaksanakan persiapan menuju RUPS, pemprov bersama Bank Jatim harusnya terlebih dahulu menyelesaikan persoalan kredit fiktif di Bank Jatim ini sehingga bisa mengembalikan kepercayaan publik pada Bank Jatim.
“jika hanya mengganti jajaran direksi dan komisaris namun tidak disertai dengan evaluasi menyeluruh dan mengungkap aktor dibalik Kredit Fiktif ini,maka hal ini bisa jadi akan terulang dikemudian hari dan bahkan bisa lebih besar, semestinya pemprov serius audit internal Bank Jatim dulu dan memitigasi agar kejadian serupa tidak terulang” ujar anggota Fraksi PKB tersebut.
Ia juga menilai Pemprov seolah ingin menenangkan publik dengan proses RUPS ini dan terksesan cuci tangan dengan kasus yang sudah terjadi yang telah merugikan Negara lebih dari setengah triliun rupiah. Ia menyingung pernyataan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), Adhi Karyono, bahwa kerugian telah berkurang dan tersisa kerugian berjumlah Rp. 268,8 miliar.
“yang berhak menghitung dan menilai kerugian Negara itu BPK, bukan pemprov, ada apa ini kok pemprov buru buru umumkan kerugian telah berkurang sekian sementara BPK masih proses penghitungan,” ujarnya.
