Dalam waktu 30 hari ke depan, DPRD Pamekasan akan melakukan pembahasan mendalam terhadap komposisi belanja publik dan belanja pegawai. Dewan juga berencana melibatkan konsultan independen untuk menilai apakah kebijakan anggaran 2026 benar-benar berpihak pada masyarakat kecil.
“Kami akan kaji satu per satu dinas. Tujuannya, supaya APBD 2026 tidak sekadar mengikuti kebijakan pusat, tapi juga menyentuh kebutuhan warga Pamekasan,” tambah politisi PPP tersebut.
Sementara itu, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 akan tetap mengikuti mekanisme peraturan yang berlaku, dan akan dibahas bersama antara eksekutif serta legislatif. Ia mengakui adanya penurunan dana transfer yang berdampak langsung terhadap struktur APBD.
“Struktur APBD 2026 akan mengalami banyak perubahan karena adanya penurunan dana transfer. Tapi kami pastikan penyusunannya tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat,” ujar bupati.
DPRD menargetkan pembahasan Raperda APBD 2026 selesai maksimal 30 November mendatang. Publik pun kini menunggu sejauh mana pemerintah dan dewan mampu memastikan bahwa anggaran yang susut ratusan miliar tersebut tidak ikut menyusutkan kesejahteraan warga. (*)
