Sumenep, Transatu - Saat menghadiri acara sosialisasi dan pencanangan desa cinta statistik (Desa Cantik) 2026, wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim menyampaikan pentingnya para aparatur desa memiliki literasi statistik. Acara yang berlangsung di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dengan tujuan melalui literasi merupakan data akurasi penentu arah pembangunan desa. "Sosialisasi ini merupakan langkah memberikan dorongan kepada aparatur desa agar selalu mempunyai komitmen membangun desa berbasis data," kata Wabup Imam Hasyim. Selasa (21/04/2026). Sehingga dalam langkah membangun desa lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran serta transparan. Imam mengatakan, Pemerintah daerah bersama BPS berkomitmen menghadirkan sistem data desa yang terstandar dan akuntabel. "Data merupakan fondasi utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Tanpa data yang valid, pembangunan berpotensi melenceng dari kebutuhan riil masyarakat," jelasnya. Bahkan melalui data yang akurat, mutakhir, dan bisa dipertanggungjawabkan adalah fondasi utama pembangunan. "Tanpa itu, kita seperti berjalan tanpa arah,” terangnya. Ia juga menyoroti masih adanya keterbatasan di tingkat desa, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sistem pendukung pengelolaan data. “Pembangunan yang tidak berbasis data valid, dampaknya bisa panjang. Program tidak tepat sasaran, sulit diawasi, dan evaluasinya tidak memiliki dasar yang kuat,” jelasnya. Maka dari itu melalui program Desa Cantik 2026, pemerintah daerah menggandeng sejumlah organisasi perangkat daerah, mulai dari DPMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bappeda, hingga Dinas Komunikasi dan Informatika, guna memastikan pengelolaan data desa berjalan optimal. Dalam hal ini ada tiga desa ditetapkan sebagai lokus binaan, yakni Desa Ketawang Karay, Bata’al Timur, dan Desa Billapora Barat. Desa-desa tersebut diharapkan menjadi model dalam penguatan sistem data yang dapat direplikasi ke wilayah lain. Menurutnya, keberhasilan Desa Cantik tidak hanya terletak pada ketersediaan data, tetapi juga pada pemanfaatannya dalam pengambilan keputusan. “Kita ingin desa tidak lagi mengandalkan asumsi. Semua kebijakan harus berbasis data agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” imbuhnya. Bahkan, ia menyebut program ini sebagai pijakan awal menuju desa yang mandiri secara statistik dan mampu bersaing di tengah dinamika pembangunan modern. “Dengan data yang baik, perencanaan menjadi tepat, pelaksanaan terarah, dan evaluasi jelas. Ini fondasi utama pembangunan berkelanjutan,” tutupnya. Selain Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim, hadir pula, Plt Kepala DPMD Sumenep Anwar Yusuf Sahroni, serta Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, Handoyo Wijoyo. (*)