Transatu.id, Sumenep – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan pandangan umum nya terhadap Raperda pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD Sumenep tahun 2022, saat rapat Paripurna DPRD Sumenep tentang penyampaian pandangan umum fraksi fraksi yang terselenggara di gedung rapat DPRD Sumenep. Senin (12/06/2023).
Pembacaan pandangan umum oleh PPP yang dibacakan oleh Drs H. Mas’ud Ali menyampaikan bahwa Raperda pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Sumenep yang dibacakan oleh Wakil Bupati Sumenep saat rapat Paripurna DPRD Sumenep.
Menurutnya, pelaksanaan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama, akan tetapi pemerintah mempunyai peran penting dalam menjalankan pembangunan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah mempunyai tanggung jawab penting dalam mewujudkan pembangunan sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Mas’ud
Karena pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah, maka pemerintah melalui OPD merupakan fundamental guna pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik.
Sehingga dalam rapat paripurna tentang pemandangan umum fraksi fraksi ini, kami dari fraksi PPP menanggapi apa yang telah dipaparkan oleh pemerintah tentang pertanggungjawabannya, tentang pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022.
“Pertumbuhan ekonomi kabupat n Sumenep yang mencapai 3,62 persen belum sepenuhnya di mengerti,” ucapnya
Oleh karenanya, pemerintah supaya dapat menjelaskan secara detail pertumbuhan ekonomi berdasarkan fakta dan data yang akurat.
Hal itu pula mengenai indikator angka kemiskinan, yang telah dibacakan oleh wakil Bupati melalui data BPS angka kemiskinan mencapai 26. 020.000 warga Sumenep hidup dibawah garis kemiskinan yang setara dengan 18,07 persen dari total penduduk Sumenep dalam 5 tahun terakhir.
“Angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep cenderung fluktuatif, drngan begitu pemerintah kabupaten untuk dapat mencarikan solusi pengentasan kemiskinan,” tegas Mas’ud.
Sedangkan pembangunan infrastruktur antara daratan dengan kepulauan masih terjadi ketimpangan. “Infrastruktur jalan, jembatan antara daratan dan kepulauan terlalu jauh ketimpangannya,” paparnya
“Sampai hari ini masih banyak jalan penghubung antar desa yang masih rusak parah dan kurang perhatian dari pemerintah,” jelasnya
Dengan data yang ada tentang PAD pada tahun 2022 menjadi target pendapatan yang cukup dominan dengan besaran 2,24 T.
Maka kami Fraksi PPP menilai belum sepenuhnya meningkat, “Kami berharap pemerintah kabupaten Sumenep dapat terus berinovasi menggali sumberdaya alam yang ada, maupun sumber lain yang berpotensi bisa mendongkrak PAD, sehingga mampu mengurangi ketergantungan yang sangat besar terhadap dana tranfer,” harapnya
