TRANSATU.ID,PAMEKASAN – Aktivis yang tergabung dalam Barisan Masyarakat Merdeka (BMM) melakukan aksi demonstrasi ke kantor Bupati Pamekasan, Jumat 2 Mei 2025.
Kedatangannya untuk menyuarakan berbagai persoalan krusial soal kebijakan kepemimpinan Bupati KH. Kholilurrahman hingga dugaan penyalahgunaan keuangan negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Dalam aksi tersebut, tampak tidak ada yang berani menemui puluhan massa aksi yang berada di gerbang pintu masuk kantor Bupati Pamekasan, bahkan perwakilan pemerintah pun tidak ada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua BMM Pamekasan, Suja’i memulai orasinya dalam persoalan penutupan kawasan eks stasiun PJKA yang disebabkan oleh pengaduan masyarakat soal terjadinya pelanggaran norma sosial dan agama.
“Ironisnya, Setelah penutupan itu, tiba-tiba mencuat istri bupati Pamekasan inisial T ingin mengambil alih kios, dengan alasan kios itu milik ibunya, inisial H,” katanya dengan lantang.
Kemudian aktivis yang biasa diskusi di cafe melati itu menyampaikan, bahwa ditengah efisiensi besar-besaran dan hanya untuk memenuhi hidup mewah bupati dan wakil bupati, pemkab Pamekasan menggelontorkan dana 5 miliar untuk membeli 6 mobil dinas yang tergolong mewah.
“Pengadaan mobil mewah dengan anggaran fantastis ini, tentu menjadi tamparan dan pengkhianatan terhadap rakyat Pamekasan, andai dana itu dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, tentu lebih bermanfaat,” tegasnya.
Selain itu, dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan, turut mencuat adanya tim transisi dan tim relawan yang menyisir sejumlah dinas, diantaranya dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan untuk memastikan jatah paket proyek yang akan didapatkan. Program tersebut akan dikonversi dalam bentuk uang untuk melunasi hutang Pilkada Bupati Pamekasan.
“Monopoli APBD macam ini akan membuat Pamekasan tidak akan bisa keluar dari jerat defisit anggaran setiap tahunnya. Jangan sampai APBD Pamekasan menjadi bancakan sebagian orang dan digunakan untuk melunasi hutang Pilkada Bupati Pamekasan,” pungkasnya.
Tuntutan BMM dalam aksi demonstrasi kepada Bupati Pamekasan :
1. Memberikan klarifikasi secara terbuka dan seterang-terangnya kepada rakyat Pamekasan terkait kebijakan isu-isu yang mucul saat ini.
2. Setiap kebijakan harus selalu berdasar pada kepentingan rakyat Pamekasan. Jangan hanya sebatas pada kepentingan beberapa orang dan golongan.
3. Memberikan sikap dan tindakan tegas jika dugan adanya tim relawan dan tim transisi ini benar adanya, Karena telah berani mengatasnamakan Bupati Pamekasan.
4. Meminta kepada aparat penegak hukum untuk turut serta mengawasi kebijakan anggaran yang dibuat Pemerintah Kabupaten Pamekasan, terutama tentang dugaan adanya keterlibatan tim transisi dan Tim relawan.
Aksi tersebut ditutup dengan pelemparan telur busuk oleh massa aksi BMM ke kantor Bupati Pamekasan.
“Kami akan datang lagi dengan gelombang massa yang lebih besar, hingga tuntutan terpenuhi,” tutupnya.
