Bupati Sumenep Tandatangani NPHD Bersama KPU dan Bawaslu

- Jurnalis

Senin, 13 November 2023 - 06:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Transatu.id, SUMENEP – Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, SH. MH bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Penandatanganan NPHD yang terlaksana di pendopo keraton Soengenep pada hari Jum’at 10 November 2023 untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, pendanaan bersama pemilihan serentak 2024 dan penyelenggaraan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep.

Baca Juga :  Bupati Sumenep Optimis Perhelatan Porprov 2023 Masuk 20 Besar

Bupati Sumenep Achmad Fauzi menyampaikan besaran anggaran yang telah di sepakati bersama Rp 94 milyar. “Besaran dana tersebut merupakan hasil dari kesepakatan bersama, atas dasar kemampuan anggaran yang ada,” ungkap Bupati Achmad Fauzi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Rincian dana yang telah disepakati adalah untuk KPU sebesar Rp 70 milyar, sedangkan untuk Bawaslu sebesar Rp 24 milyar,” kata Fauzi.

Baca Juga :  Bupati Sumenep Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila

Pihaknya berharap dan yang akan cair untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2024 ke KPU dan Bawaslu dapat dipergunakan sebaik baiknya.
“KPU dan Bawaslu dapat mempergunakan dana hibah ini dengan baik, efektif, efisien dan bisa dipertanggung jawabkan,” jelasnya.

“Pemerintah daerah mengharapkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sumenep 2024 berjalan lancar aman dan sukses,” papar Fauzi.

Sementara anggota KPU Provinsi Jawa Timur Miftahor Rozak mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sumenep yang telah melakukan penandatanganan NPHD penyelenggaraan pemilihan dan pengawasan Pemilukada 2024, karena sebagai langkah awal proses pelaksanaan Pemilukada serentak 2024.

Baca Juga :  Hari Ini Kamis, kualitas udara Jakarta duduki nomor tiga terburuk di dunia

Miftahor Rozak menyampaikan pula bahwa, Kabupaten Sumenep termasuk 10 Kabupaten atau Kota di Jawa Timur yang melakukan pendatanganan NPHD ini.

“Kami ingin KPU Kabupaten Sumenep bisa mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dananya,” ucap Miftahor Roza

Follow WhatsApp Channel transatu.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dua Kali Tak Penuhi Undangan Komisi C, IKAPMII Sumenep : Tim Pansel Bank Jatim Harus Transparan
Menanggapi Keluhan Masyarakat, Ketua Komisi III Merangin Agendakan Cek Lapangan Bersama HL
Video Ibu Guru Viral Titi Jembatan Gantung, Kasat Reskrim Berharap Masyarakat Bisa Ambil Jalan Pintas
Mangkir dari Panggilan DPRD Jatim, Nur Faizin Minta Tim Pansel Bank Jatim Bersikap Kooperatif
Camat Rubaru Lakukan Sosialisasi Dan Bintek Indek Desa Matanair Tahun 2025
Dukung Asta Cita Presiden RI, Kapolres Ngawi Tinjau Langsung P2B di Ngrambe
Anggota Komisi II DPRD Sumenep Desak Pemkab Selesaikan Gaji Karyawan BUMD
Aksi Jilid II ke Kantor Bupati Pamekasan, BMM Ungkap Oknum Dewan jadi Makelar Proyek Kepentingan Pendopo

Berita Terkait

Senin, 19 Mei 2025 - 13:47 WIB

Dua Kali Tak Penuhi Undangan Komisi C, IKAPMII Sumenep : Tim Pansel Bank Jatim Harus Transparan

Minggu, 18 Mei 2025 - 03:20 WIB

Menanggapi Keluhan Masyarakat, Ketua Komisi III Merangin Agendakan Cek Lapangan Bersama HL

Minggu, 18 Mei 2025 - 00:38 WIB

Video Ibu Guru Viral Titi Jembatan Gantung, Kasat Reskrim Berharap Masyarakat Bisa Ambil Jalan Pintas

Jumat, 16 Mei 2025 - 08:24 WIB

Camat Rubaru Lakukan Sosialisasi Dan Bintek Indek Desa Matanair Tahun 2025

Jumat, 16 Mei 2025 - 04:58 WIB

Dukung Asta Cita Presiden RI, Kapolres Ngawi Tinjau Langsung P2B di Ngrambe

Berita Terbaru

Ket. Gambar : Ilustrasi AI

Hukum dan Kriminal

Ini Respon Kanwil Bea Cukai Jatim Terkait Beredarnya Rokok Nexus

Sabtu, 17 Mei 2025 - 09:21 WIB

You cannot copy content of this page