Transatu id, MERANGIN – Anggota DPRD Merangin Muhammad Yani, terus perjuangan batang Masumai di gedung DPRD Merangin saat dalam pembahasan setiap tahunnya. Namun pembahasan dilemahkan aturan nasional.
Hingga terkendala keterlambatan pembangunan daerah iya dilahirkan. Penyebabnya juga pembayaran hutan daerah kepala pinjaman PT SMI anak dari usahan BUMN milik negara.
Hal itu disampaikan anggota DPRD kabupaten Merangin Muhammad Yani saat reses di desa rantau alai Jum’at malam (8/12) di balai desa.
Iya mengatakan, anggaran Merangin saat dibahas, sudah ditentukan melalui dana- dana terus mengalami perubahan, dari pemerintah pusat.
“Sudah kita bahas melalui dana Pokok Pokok Pikiran Dewan, terus mengalami perubahan, dalam perubahan itu pemerintah pusat mengeluarkan surat untuk menuntaskan sarana pendidikan dan kesehatan, “ungkap anggota DPRD Muhammad Yani.
Namun kata Yani, anggaran ini bisa lega di 2025, dikarena tahun 2024 anggaran kita Merangin difokuskan di Pilkada Kabupaten senilai 36 miliar.
“Tiga tahun kita dibebankan bayar hutan pinjaman Kabupaten ke PT SMI, alhamdulilah lunas pembayaran 2023, tapi di 2024 kita harus pilkada pula, tapi 2025 anggaran Merangin mulai tenang ,”tambah Yani.
Sementara Kades Rantau Alai Saleh, beterimah kasih atas penjelasan dari DPRD Merangin Muhammad Yani.
“Terimakasih atas penjelasan sedetilnya, dengan ada penjelasan ini masyarakat kita tahun kondisi Merangin,”ungkap kades rantau Alai Saleh.
Saleh juga berharap kedepannya lebih banyak lagi pembangunan daerahnya, melalui DPRD Merangin Muhammad Yani.
“Mudahan kedepan pembangunan daerah kita bisa dilaksanakan, “singkatnya.
Dalam reses itu Yani akan terus perjuangan Melalui paripurna DPRD, dirinya memilih reses di rantau alai, untuk mendengarkan langsung keluhan masyarakat batang Masumai infrastruktur jalan, dan terus menjadi isu, karena ini kendala apbd kita, membayar hutang daerah.(king)
