TRANSATU.ID,SURABAYA- Pelaksanaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dinilai semakin mencekik perekonomian rakyat. Pasalnya, gaji pekerja swasta dan buruh lepas akan dipotong sebagai bagian dari iuran Tapera.
Bahkan, pemerintah mendorong program ini terealisasi paling lambat dimulai 2027 mendatang.
Sebagaimana diketahui Kebijakan Tapera tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2024.
Wakil Ketua bidang Gerakan PKC PMII Jawa Timur, Lutfi, menyampaikan bahwa potongan yang dibebankan dalam program Tapera mencapai 3 persen. Jumlah ini dengan rincian iuran yang dibebankan 2,5 persen kepada pekerja dan 0,5 persen pemberi kerja dari upah pekerja sebulan.
“Nasib kelas menengah dan bawah di Indonesia semakin berat di tengah kondisi ekonomi nasional yang penuh tekanan dan ketidakpastian,”katanya kepada awak media. Ahad, 02 Mei 2024.
Program Tapera, Lanjut lulusan PKN PB PMII, Hampir seluruh asosiasi serikat buruh menolak kebijakan ini. Hingga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KASPI) mengkritik program ini dan menilai kebijakan ini akan membebani buruh serta masyarakat ekonomi menengah dan bawah.
“Sebagai gambaran rata-rata UMK di jawa timur sekitar 2,5 juta rupiah apabila ini dipotong iuran BPJS dan ditambah tapera maka kemungkinan hanya tersisa 2 juta rupiah untuk bertahan hidup selama satu bulan, tentu ini sangat tidak cukup dan memprihatinkan ditambah dengan makin melambungnya harga-harga bahan pokok maka semakin tercekik hidup masyarakat miskin di indonesia, ” ungkapnya
PKC PMII Jawa Timur mempertimbangkan berbagai aspek kalkulasi ekonomi dan jerat kemiskinan yang semakin ekstrem tersebut. Pihaknya dengan Tegas Menolak kebijakan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) secara menyeluruh dan tanpa terkecuali.
“PMII Jawa Timur Komitmen akan melakukan konsolidasi pengawalan serius mengenai Tapera, apabila kebijakan ini dipaksakan maka PKC PMII Jatim akan melakukan aksi demonstrasi yang masif guna membatalkan kebijakan sepihak pemerintah ini,’tegasnya.
